0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Bupati Diminta Tutup Peternakan Ayam Tak Berijin

Lalat banyak menghinggapi makanan di warung warga Dukuh Ngampunan, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal, Sragen (dok.timlo.net/agung widodo)

Sragen — Puluhan warga Dukuh Ngampunan RT 23, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal, Sragen mengeluhkan polusi udara bau kotoran dari peternakan ayam di wilayah setempat. Warga menuntut Pemkab Sragen menutup peternakan ayam potong tersebut, karena selain tidak berijin juga mengganggu kesehatan.

“Formas dan warga Ngampunan, Kebonromo mendesak Bupati Sragen untuk segera menutup kandang ayam milik Andri yang tidak memiliki ijin tersebut,” kata Ketua Divisi Hukum dan HAM Forum Masyarakat Sragen (Formas), Sri Wahono, Senin (13/11).

Sri Wahono mengatakan, bau kotoran dari peternakan broiller itu sudah mengganggu warga. Ditambah lagi banyak lalat yang masuk ke rumah-rumah. Hal ini menyebabkan sejumlah usaha warung makan harus tutup, karena serangan lalat tersebut.

Menurut Wahono, warga sudah mengirimkan surat kepada pemilik usaha ternak, namun sampai kini tidak digubris. Oleh karena itu warga meminta kepada Pemkab agar menutup usaha ternak tersebut.

“Warga sudah mengirim surat kepada pemilik tetapi tidak ditanggapi. Kemudian kita dampingi melaporkan kepada bupati. Karena usaha itu belum punya ijin, kami minta kandang itu bisa ditutup sekalian,” paparnya.

Kepala Desa Kebonromo Sukidiyanto mengakui sampai saat ini memang belum mengeluarkan ijin usaha ternak ayam di Dukuh Ngampunan tersebut. Pihaknya, meminta warga menyampaikan surat kepada Dinasl Lingkungan Hidup dan Dinas Peternakan yang berwenang dalam mengeluarkan ijin usaha tersebut.

“Kami menyarankan warga bersurat kepada lingkungan hidup. Kami tidak atau belum dimintai ijin,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Peternakan (Disnakan) Sragen, Aris Wardono menyampaikan, pihaknya segera koordinasi dengan instansi terkait. Dia menyarankan warga melapor DLH dan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP),

”Kami kordinasi dengan SKPD terkait, kalau desa belum mengetahui berarti belum punya ijin,” terangnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge