0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Tahun Depan Target PAD Naik Rp 25 Miliar

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Solo, Yosca Herman Sudrajad (dok.timlo.net/heru murdhani)

Solo — Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Solo untuk tahun 2018 ditingkatkan menjadi Rp 331, 85 Miliar. Meningkat Rp 25 Miliar dari target PAD tahun ini yaitu Rp 306,85 Miliar. Peningkatan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi disunatnya Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (DTKD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

“Mudah-mudahan kondisi (ekonomi) segera membaik. Kalau lesu seperti sekarang terus ya gimana,” kata Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Solo, Yosca Herman Sudrajad, Jumat (3/11).

Diakui, ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat saat ini masih tinggi. Tak terkecuali Kota Solo, tempat asal Presiden Joko Widodo. Tahun 2017 ini saja, Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pemkot Solo tercatat sebesar Rp 477,337 Miliar.

Hal ini diperparah dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan no 112/PMK.07/2017 yang ditandatangani 1 Agustus lalu. Dalam aturan tersebut Menkeu, Sri Mulyani mencanangkan aturan baru untuk memastikan DTKD terserap maksimal. Untuk pencairan DAK fisik triwulan keempat, serapan DAK di triwulan ketiga harus mencapai minimal 75 persen. Kurang dari itu, DAK dari pusat dihentikan dan proyek yang sudah berjalan harus dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

Tak ayal, aturan ini membuat berbagai daerah kelabakan. Apalagi seretnya serapan DAK fisik salah satunya dipicu oleh terlambatnya pencairan dari pusat. Lantaran kebijakan tersebut, Solo terancam tombok hingga Rp 25 Miliar.

“Makanya ini kita kejar. Untuk tahun depan harus meningkat,” kata dia.

Mantan kepala Dinas Perhubungan itu yakin target tersebut tidak terlalu muluk. Apalagi saat ini Pemkot sudah menyiapkan beragai langkah ekstensifikasi pajak. Di antaranya dengan menerapkan ePajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). bahkan dalam waktu dekat, sistem ePajak juga akan diperluas ke pajak hotel dan restoran.

“Saya rasa ndak sulit kalau cuma Rp 25 Miliar. Apalagi sekarang dengan sistem elektronik kita bisa fokus ke wajib pajak yang belum membayar. Tidak berkutat dengan adminsitrasi terus,” kata dia.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge