0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Regulasi Perpajakan, Menghambat Serapan DPK

Pelayanan di BNI (dok.timlo.net/setyo pujis)

Solo – Kebijakan keterbukaan informasi keuangan yang dilakukan pemerintah untuk keperluan perpajakan dianggap memberi dampak negative terhadap pencapaian dana pihak ketiga (DPK) yang diserap oleh perbankan. Pasalnya, setelah kebijakan itu dikeluarkan tak sedikit masyarakat atau nasabah yang mulai ragu untuk menyimpan uangnya di bank.

“Selain karena factor ekonomi, saya melihat adanya kebijakan soal keterbukaan informasi keuangan ini turut memberikan dampak kepada serapan DPK. Sehingga menyebabkan masyarakat wait and see atau masih ragu untuk menyimpan uangnya di bank,” ujar Pimimpin Cabang BNI Slamet Riyadi, Fahrulrazi kepada wartawan, Rabu (2/11).

Dirinya menyebut, untuk serapan dana pihak ketiga yang dilakukan oleh BNI hingga saat ini masih relative tumbuh sekitar 12-13 persen secara year on year (yoy). Namun demikian, jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, kenaikan tersebut relative turun.

“Kalau sebelumnya, pertumbuhan DPK yang kita lakukan bisa mencapai angka sekitar 15-16 persen. Penurunan jumlah DPK kali ini lebih banyak berasal dari perorangan dibanding dengan perusahaan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Jateng II, Rida Handanu menyampaikan terkait dengan adanya keluhan dari perbankan tersebut belum berani untuk menyimpulkan. Pasalnya, penurunan DPK bisa juga terjadi karena kondisi ekonomi yang memang sedang lesu. Sehingga masyarakat banyak yang wait and see.

“Namun jika dikaitkan dengan hadirnya UU No 9 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, saya melihat itu hanya trauma sesaat. Karena mau disimpen kemana lagi uangnya kalau tidak di perbankan,” tandasnya.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge