0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Catat! 2018, Pemkot Solo Adakan Pemutihan IMB

Kepala DPPKAD Solo, Yosca Herman Sudrajad (dok.timlo.net/ichsan rosyid)

Solo — Pemerintah Kota (Pemkot) Solo berencana mengadakan pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk warga Solo. Pemutihan akan dilaksanakan tahun 2018 mendatang, setelah pendataan yang akan dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Solo bersama Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP).

“Masyarakat Solo banyak yang nggak punya IMB,” kata Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo, Kamis (2/11).

Diakui, sampai saat ini Pemkot tidak memiliki data akurat terkait jumlah bangunan yang belum ber-IMB. Namun diperkirakan jumlahnya mencapai lebih dari 50 persen dari total bangunan yang ada di Solo. Menurut Walikota, hal ini disebabkan oleh mahalnya biaya mengurus IMB karena banyaknya syarat yang harus dipenuhi. Misalnya, untuk mengurus IMB, warga harus memiliki gambar teknis bangunan yang akan dibangun. Padahal, kebanyakan warga Solo tidak menggunakan jasa arsitek untuk membangun rumahnya.

“Bayar IMB saja tidak kuat apalagi mbayar tukang nggambar,” kata Walikota.

Teknis pemutihan IMB nantinya akan dirumuskan oleh DPPKAD dan BPMTPSP selaku instansi yang mengurus perizinan dan pemungutan pajak bangunan. Namun secara garis besar disebutkan bahwa warga cukup menyediakan foto bangunan untuk mengajukan pemutihan IMB.

“Yang penting pemilik bangunan tanggung jawab. Jangan sampai nanti sudah diberi izin ternyata bangunannya roboh,” katanya.

Terpisah, Kepala DPPKAD Solo, Yosca Herman Sudrajad mengatakan, pihaknya siap menjalankan instruksi walikota tersebut. Bahkan, selain pemutihan IMB, Pemkot juga akan memberi kemudahan berupa pembebasan tunggakan PBB bagi warga Solo. Pembebasan tunggakan PBB ini, kata Herman, akan diberikan kepada bangunan yang sudah berdiri sebelum tahun 2018. Dispensasi khusus ini pun berlaku untuk semua bangunan ber-IMB yang ada di Solo, termasuk untuk pelaku usaha dan industri.

“Yang namanya pemutihan berlaku untuk semua. Nanti akan ada instruksi lanjutan,” kata Yosca

Ditambahkan, nilai tunggakan PBB di Solo lumayan besar. Jumlahnya mencapai sekitar Rp 20 miliar – Rp 30 miliar. Tujuan pemutihan dan pembebasan tunggakan PBB ini yaitu untuk mendapatkan data potensi pajak yang valid. Dalam jangka panjang, manfaat pemutihan bisa dirasakan berupa peningkatan pendapatan Pemkot dari sektor pajak terutama PBB. Pasalnya, dengan data yang valid, Pemkot memiliki dasar yang kuat untuk menagih wajib pajak. Di sisi lain, wajib pajak diharapkan sadar membayar pajak dengan tertib setelah mendapat kemudahan tersebut.

“Kan banyak yang pekewuh (sungkan) membayar pajak karena tunggakannya banyak. Kalau ada pemutihan begini kan nggak (sungkan) karena mulai dari nol lagi,” katanya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge