0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

BPJS Ketenagakerjaan: Baru 450 Ribu Perusahaan yang Ikut Program Pensiun

Kasubdit Pengawasan Norma Kerja Jamsostek Kementrian Ketenagakerjaan, Sri Astuti saat menyampaikan materi (timlo.net/eko prasetyo)

Solo – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan masifkan upaya sosialisasi untuk mendongkrak tingkat kepatuhan perusahaan dalam mengikuti program Jaminan Pensiun. Upaya persuasi itu dilakukan karena selama ini masih cukup banyak perusahaan skala menengah dan besar yang harusnya wajib mengikuti program itu tapi belum ikut berpartisipasi.

“Karena program Jaminan Pensiun ini relative baru, karena baru diwajibkan pada 1 Juli 2015. Sehingga ini merupakan tantangan kita untuk terus meningkatkan tingkat kepatuhan perusahaan,” ujar Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Zainudin kepada wartawan, Kamis (26/10).

Menurutnya, semangat dari dikeluarkannya program jaminan pensiun tersebut karena pemerintah ingin memberikan kepastian perlindungan bagi para pekerja. Namun dengan tidak mengabaikan kondisi perusahaan yang bersangkutan.  Oleh karena itu, program ini hanya diwajibkan untuk perusahaan dengan skala besar dan menengah.

“Intinya itu kita ingin ada win,win dan win. Yaitu win untuk Negara karena program ini harus terlaksana, win untuk perusahaan dengan pembayaran iuran yang tidak memberatkan dan win kepada pekerja karena bisa mendapatkan jaminan pensiun,” jelasnya.

Hingga saat ini, lanjut dia jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan secara nasional tercatat mencapai 48 juta. Dari total jumlah kepesertaan itu, hanya setengahnya yang aktif melakukan pembayaran iuran. Sementara untuk program jaminan pensiun, tercatat baru mencapai 14,5 juta dari sekitar 450 ribuan perusahaan. Dan ditargetkan pada 2021 mampu mengkover 80 persen tenaga kerja formal dan 15 persen tenaga kerja informal.

“Oleh karena itu untuk meningkatkan kepatuhan, selain sosialisasi kedepan pemberian sanksi mulai harus diterapkan. Karena kalau tidak demikian, akan menjadi tidak fair bagi perusahaan yang saat ini sudah tertib mengikuti program dari BPJS Ketenagakerjaan,” terangnya.

Sementara itu, Kasubdit Pengawasan Norma Kerja Jamsostek Kementrian Ketenagakerjaan, Sri Astuti menyampaikan, untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam mengikuti program dari BPJS Ketenagakerjaan upaya pembinaan terus dilakukan. Bahkan jika ada yang nekat membandel, sanksi berupa penghentian layanan publik bagi perusahaan yang bersangkutan bisa dilakukan.

“Dalam upaya meningkatkan kepatuhan, kita selalu mengedepankan proses pembinaan. Baik berupa pemberian surat, dan pemanggilan. Dan kalaupun perlu ada rekomendasi penghentian layanan public bagi perusahaan tersebut, itu pilihan paling akhir. Karena sebenarnya kita juga tidak ingin bersikap represif kalau memang bisa dilakukan pembinaan,” tandasnya.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge