0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Tiga Fraksi Menolak Perppu Ormas Jadi Undang-undang

ilustrasi penolakan Perppu Ormas (merdeka.com)

Timlo.net – Sebanyak tiga fraksi DPR menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas disahkan menjadi undang-undang (UU). Ketiganya masing-masing Gerindra, PKS dan PAN.

Mereka menolak karena Perppu itu dianggap tidak memenuhi syarat terbitnya Perppu seperti yang telah disahkan Mahkamah Konstitusi. Kemudian dihilangkannya proses peradilan untuk membubarkan suatu ormas.

“Tidak memenuhi syarat MK. Secara substansi sangat bertentangan dengan prinsip negara demokrasi. Serta telah merampas hak yudikatif yang sebelumnya pembubaran hanya bisa dengan keputusan pengadilan, Ormas kehilangan hak menjelaskan di pengadilan,” kata perwakilan fraksi Gerindra Azikin Solthan di Jakarta Pusat, Senin (23/10).

“Atas dasar itu, Fraksi Gerindra tolak Perppu ormas. Dan tetap melanjutkan ke sidang paripurna,” lanjutnya.

Berbeda dengan Fraksi Gerindra, PAN dan PKS menolak Perppu tersebut karena tidak ada kegentingan yang memaksa sehingga tidak diperlukan kehadiran Perppu Ormas. Sebab menurut PAN dan juga PKS, UU Nomor 17 Tahun 2013 masih memadai untuk memberikan sanksi pada suatu ormas yang dianggap melanggar Pancasila.

“Sampai saat ini enggak ada satu alasan pun, kondisi kegentingan memaksa sehingga patut ditetapkan Perppu Ormas oleh pemerintah. UU Ormas sudah mengatur sangat baik tentang berbagai hal,” ujar Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto.

“Penerbitan Perppu tidak memenuhi kegentingan memaksa. MK terjemahkan kegentingan memaksa asas kebutuhan memaksa, ada UU tapi tidak memadai. Tidak bisa diatasi dengan UU dengan prosedur biasa,” ungkap perwakilan Fraksi PKS Sutriyono.

“Kami Fraksi PKS menyatakan tidak setuju penetapan Perppu ormas, sikap ini diambil dengan pertimbangan yang matang aspirasi dari masyarakat, ormas, dan juga kunjungan,” ucapnya.

Sebelumya diketahui, empat dari sepuluh fraksi DPR mendukung Perppu Ormas untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang tanpa ada syarat apapun. Empat fraksi tersebut adalah pendukung pemerintah, mulai PDIP, Golkar, NasDem, Hanura. Sedangkan tiga fraksi lainnya seperti PKB, PPP dan Demokrat menyetujui Perppu tersebut menjadi UU dengan syarat adanya revisi ketika disahkan menjadi UU.

Kebanyakan dari mereka setuju karena adanya kegentingan memaksa. Serta diperlukan Perppu itu dibuat untuk menjaga keutuhan bangsa.

[bal]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge