0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Anggota Polri Dilarang ‘Main-main’ dengan Dana Desa

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (dok.merdeka.com)

Timlo.net – Polri memberi sanksi tegas kepada anggotanya jika terbukti menyelewengkan dana desa. Bentuk hukumannya bisa sampai pemecatan.

“Ada Punishment (hukuman) berat kalau ikutan cawe-cawe dana desa buat bagi-bagi. Apalagi maksa kepala desa bagi-bagi akan saya pidanakan bukan hanya teguran karena Polri juga ada kewenangan pidana umum,” tegas Kapolri Jendral Tito Karnavian di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (20/10).

Hal itu disampaikan oleh Tito usai melakukan penandatanganan nota kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) terkait pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa, bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.

Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini mengatakan, penegasan dilakukan karena program dana desa merupakan program prioritas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, program ini juga bersifat baik dan positif, karena untuk pemerataan pembangunan daerah atau desa tertinggal di seluruh Indonesia.

“Kami tanggung jawab sesuai kewenangan dan tanggung jawab kami. Seluruh jajarannya yang motong dan minta-minta (dana desa) karirnya berhenti,” ujar Tito.

Selain itu, bukan hanya hukuman saja yang akan diberikan oleh Mantan Kapolda Metro Jaya ini. Tapi juga menjanjikan akan memberikan hadiah untuk anggotanya yang mampu membantu mengelola dana desa. Tito akan memberikan hadiah kepada Bhabinkamtibmas, dan dirinya juga bahkan akan memberikan hadiah promosi jabatan kepada para Kapolda dan Kapolres.

“Kapolda, Kapolres dan Kapolsek yang saya anggap berprestasi mampu kawal dana desa efektif saya akan berikan reward kepada mereka. Kapolda saya promosi, Kapolres promosi atau sekolah, Kapolsek promosi,” ujarnya.

“Termasuk Bhabinkamtibmas mungkin tiket order sekolah perwira. Sudah saya berikan pada minggu lalu saya berikan 43 orang, saya ingin mereka berlomba,” sambungnya.

Selain itu, untuk pembagian tugas dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa nanti. Ditingkat Mabes Polri, akan dikordinir langsung oleh Kepala Kordinator (Kakor) Bina Masyarakat (Binmas) Irjen Arkian Lubis dengan diwakili oleh Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin. Ditingkat Polda, akan dipimpin Direktur Binmas dan dibantu bagian Propam.

Selanjutnya di tingkat Polres akan dipegang oleh Kasat Binmas dan seksi Propam, dan setelah itu ditingkat Polsek. Kepada jajarannya, Tito sudah meminta untuk melakukan rapat internal kepada anggotanya itu.

Dalam waktu dekat ini, Tito juga akan mengadakan evaluasi terkait dana desa dengan seluruh jajarannya di seluruh Indonesia. Evaluasi itu sendiri, nantinya akan dilakukan secara rutin per tiga bulan.

“Setelah itu saya sampaikan akan lakukan evaluasi bulan Desember evaluasi pertama untuk anggaran tahun 2017. Lalu untuk anggaran tahun 2018 selama periode per tiga bulan kami adakan evaluasi,” tandasnya.

[fik]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge