0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Sopir Angkot Demo Tolak Angkutan Online

Ratusan pengemudi transportasi konvensional menuntut agar angkutan online dilarang beroperasi di wilayah Kabupaten Banyumas. (merdeka.com)

Timlo.net – Ratusan pengemudi transportasi konvensional menuntut agar angkutan online dilarang beroperasi di wilayah Kabupaten Banyumas. Para pengemudi berkumpul di Jalan S. Parman Kota Purwokerto, Selasa (17/10). Kemudian memarkir kendaraan secara memanjang di jalan raya persis di depan alun-alun Purwokerto.

Para pengemudi yang merasa dirugikan akibat kehadiran transportasi online lantas berjalan menuju gerbang kantor Bupati Banyumas dikawal pihak kepolisian.

Ketua Forum Transportasi Banyumas (Fortas), Toni Kurniawan mengatakan, ratusan rekannya menuntut pemerintah daerah bersikap tegas melarang angkutan online beroperasi di wilayah Banyumas. Ia meminta Bupati Banyumas, Achmad Husein juga ketua DPRD Banyumas, Juli Kriasdianto meneken kesepakatan bersama pelarangan tersebut.

Pemangku kebijakan di Pemkab Banyumas diminta memberanikan diri mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) atau bahkan Peraturan Daerah (Perda).

“Kami ingin menyampaikan aspirasi bertemu Bupati. Kami menolak transportasi berbasis online,” kata Toni.

Toni mengatakan, sebelumnya Bupati Banyumas memang pernah mengeluarkan surat edaran pelarangan angkutan online berplat hitam. Tapi sejauh ini, surat edaran ternyata tidak efektif menghentikan beroperasinya moda transportasi online di Banyumas.

Bahkan pengamatan Fortas, banyak taksi online yang masuk ke Banyumas berasal dari luar kota yakni Jakarta sampai Malang.

“Kami menuntut sikap tegas. Perlu ada aturan kuat dan keberanian Bupati untuk menolak transportasi online yang merugikan kami,” imbuhnya.

Bupati Banyumas, Ahmad Husien menanggapi aspirasi ratusan pengemudi sulit direalisasikan sebab belum keluar regulasi pasti mengenai pengaturan keberadaan transportasi online dari Pemerintah Pusat.

Dia mengatakan, menunggu aturan yang kabarnya akan diterbitkan pemerintah pada 1 November mendatang. Kebijakan daerah seperti surat edaran yang pernah dikeluarkan hanya meredam saja sifatnya.

“Teknologi saya welcome. Tapi jangan korbankan masyarakat,” ujarnya.

Setelah melakukan dialog dengan perwakilan Fortas, Bupati tak keberatan menandatangani surat berisi pelarangan operasi online di wilayah Banyumas sampai nantinya terbit aturan pengaturan transportasi online dari Pemerintah Pusat.

Ia juga mengatakan siap mengajak perwakilan Fortas untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi dengan Kementerian Perhubungan.

“Saya mau tanda tangan. Tapi dengan satu catatan, kesepakatan ini berlaku sampai nantinya terbit aturan baru,” kata Husein.

[gil]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge