0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Sudah Diresmikan, Jembatan Barong Masih Dipermasalahkan

Pembangunan Jembatan Barong, Kecamatan Sumberlawang. (dok.timlo.net/agung widodo)

Sragen — Kendati sudah diresmikan, namun Jembatan Barong, Kecamatan Sumberlawang, Sragen yang menghubungkan ke lokasi wisata Gunung Kemukus ternyata masih disoal. Pasalnya, banyak masalah terkait pengerjaan proyek tersebut baik waktu pelaksanaan dan pembayaran pekerjaan setelah tanggal 17 Februari yang telah dilakukan Pemkab Sragen kepada pelaksana proyek.

”Saya menolak jika sampai Pemkab memberi sisa pembayaran. Jika terjadi kami akan melakukan gugatan hukum,” kata Ketua LSM Pusaka Nusantara Bumi Sukowati (PNBS), Ujang Nuryanto, Kamis (12/10).

Menurut Ujang, tidak ada dasar hukum yang mengikat antara Pemkab Sragen dengan penyedia jasa setelah berakhirnya perpanjangan waktu pelaksanaan 50 hari atau Addendum ke-IV sampai tanggal 17 Februari 2017.

Kepada wartawan, Ujang Nuryanto menyampaikan, banyak kejanggalan dalam pekerjaan Jembatan Barong tersebut, terutama tentang proses penyelesaian. Ada kesan pengawasan yang dilakukan PPK dalam pengerjaan Jembatan Barong tahap II begitu longgar, sehingga penyedia jasa tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian.

”Salah satu alasan yang dipakai karena kejadian kahar, tapi saya belum temukan surat Kaharnya,’ ujarnya.

Seharusnya pengerjaan jembatan itu dihentikan pada 17 Februari 2017. Namun tetap dikerjakan dan baru selesai pada 2 April 2017.

Selain itu, pelaksana belum menyetorkan denda keterlambatan sebesar Rp 735.000.000. Sedangkan  Pemkab akan membayarkan sekitar Rp 1,8 miliar, yang sudah dimasukkan dalam APBD Perubahan.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen, Tatag Prabawanto mempersilakan kalau PNBS bakal menggugat. Menurutnya, kalau tidak dibayarkan maka pemborong yang dirugikan dan justru bisa menggugat Pemkab Sragen.

Tatag menyatakan, asas kemaslahatan lebih diutamakan, lantaran Jembatan Barong sangat dibutuhkan masyarakat. Apa yang dilakukan Pemkab selama ini dinilainya sudah sesuai dengan prosedsur.

”Kami sudah melakukan kajian-kajian yang disyaratkan BPK. Kewajiban pemborong sudah, prestasinya sudah, dipantau inspektorat, kewajiban denda sekalian dipotong. Soal bayar  denda itu kesepakatan saja,” terang Tatag.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge