0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Kecewa Pembatalan Tersangka Setnov, BEM FH UNS Demo di Gladag

(timlo.net/heru gembul)

Solo — Merasa prihatin dengan adanya kecacatan hukum yang terjadi pada kasus pra-peradilan penentapan status tersangka Setya Novanto, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UNS menggelar aksi unjuk rasa. Unjuk rasa dilakukan di Bundaran Gladag Solo, Senin (9/10) siang.

“Aksi ini adalah reaksi dari pembatalan status tersangka Setya Novanto oleh pengadilan. Kami mendesak KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi E-KTP dan tidak menjadikan pembatalan status tersangka Setya Novanto sebagai penghambat dalam penyelesaian kasus korupsi E-KTP,” ungkap koordinator aksi, Rizki.

Dikatakan, status tersangka Setyo Novanto dalam kasus e-KTP dibatalkan hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar. Namun ada sedikitnya tiga kejanggalan, yakni dalam sidang praperadilan ini keputusan hakim membatalkan status tersangka pertimbangan yang pertama adalah hakim menilai bahwa proses penetapan Setya Novanto di awal penyidikan tidak sah. Tetapi kasus lrman, Sugiharto dan Setya Novanto merupakan kasus korupsi e-KTP yang memiliki benang merah dan keterkaitan satu sama lain.

Pertimbangan yang kedua adalah bahwa hakim menilai bukti yang diambil dari pengembangan kasus Irman dan Sugiharto tidak bisa diterima. Karena alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara sebelumnya tidak bisa digunakan untuk menangani perkara selanjutnya. Penggunaan alat bukti terhadap tersangka lain dalam satu perkara yang sama adalah lazim, yang bermasalah adalah kalau alat bukti tersebut diambil dari kasus lain yang tidak memiliki benang merah dalam kasus aquo.

Pertimbangan yang ketiga adalah hakim menilai jarak waktu penerbitan sprindik tanggal l7 Juli 20l7 dan penetapan tersangka tanggal 18 Juli 20l7 yang hanya berselang sehari itu dianggap terlalu dekat. Padahal sebenarnya penetapan tersangka dalam proses penyidikan bukan soal jarak waktu penerbitan sprindik dan penetapan tersangka, tetapi dilihat dari kecukupan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal I angka 4, Pasal l7, Pasal 2l ayat ( l) KUHAP terkait proses penetapan tersangka atas dasar bukti pemulaan yang cukup.

“Hukum yang harusnya memberikan keadilan justru sekarang dipelintir sedemikian rupa. Dengan dicabutnya status tersangka Setya Novanto, telah sangat menciderai dan mengecewakan masyarakat serta berdampak pada mosi ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia semakin meningkat,” imbuh dia.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, mahasiswa juga menyoroti sejumlah kasus yang pernah membelit Setyo Novanto, diantaranya adalah tahun I995 mengenai kasus Impor Beras, tahun I999 mengenai kasus Cessie Bank Bali, tahun 2000 Setyo Novanto tercatut lagi namanya dalam kasus PON Riau, dan tahun 20l5 dalam kasus papa minta saham Freeport.

timlo.net/heru gembul

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge