0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Pimpinan DPRD Sragen Nilai Pelayanan UPTPK Amburadul

Wakil Ketua DPRD Sragen, Bambang Widjo Purwanto (dok.timlo.net/agung widodo)

Sragen – Pimpinan DPRD Sragen tetap bersikukuh menilai kinerja Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) Sragen amburadul. Pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda), Tatag Prabawanto yang membantah anggapan tersebut hanya merupakan pembelaan belaka untuk menutupi keburukan di dalamnya.

“Silakan Sekda mau bicara dengan argumennya, monggo. Itu kan hanya untuk membela diri saja, tapi fakta yang sebebarnya khan seperti itu. Saya punya bukti laporan dan melihat sendiri,” kata Wakil Ketua DPRD Sragen, Bambang Widjo Purwanto.

Saat ditemui Timlo.net, belum lama ini, Bambang Widjo menegaskan, selaku pimpinan dewan pihaknya melihat kinerja UPTPK itu memang menurun. Apalagi seperti diakui oleh Kepala UPTPK dan Sekda sendiri, saat ini memang kekurangan personel di kantor tersebut.

“Seperti diakui oleh Sekda sendiri di UPTPK ada keterbatasan SDM. Dulu ada 24 orang, sekarang tinggal 11. Ini artinya kalau pelayanan itu sudah 50 persen dibabat habis akan mematikan UPTPK,” jelas politisi dari Partai Golkar tersebut.

Bambang memaparkan, orang miskin dan terlantar telah dijamin oleh undang-undang. Ini berarti menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengurusinya.

“Kalau pemerintah Sragen tak memperhatikan orang miskin ini, saya pasti akan marah. Dan sebenarnya itu ada di dalam visi misi bupati,” tandasnya.

Terkait layanan beasiswa bagi mahasiswa miskin yang kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Bambang menyatakan, tidak mempermasalahkan kuota yang berjumlah hanya 25 orang. Tapi yang perlu dicatat, di PTN itu mempunyai aturan sendiri mengenai batas waktu pendaftaran bagi calon penerima beasiswa.

Sementara jadual waktu yang dikeluarkan UPTPK untuk memberikan syarat pemberkasan mahasiswa penerima beasiswa telah melebihi waktu yang ditentukan PTN.  Akibatnya mahasiswa tersebut batal memperoleh beasiswa lantaran tidak tepat waktu dalam memasukkan berkas di PTN yang bersangkutan.

“Misalnya gini, kalau berkas harus masuk ke perguruan tinggi bulan September, kemudian hasil final dari UPTPK itu bulan Oktober. Kanggo ora hasilnya? Nggak kanggo to,” terang Bambang Widjo.

Dia menambahkan, kalau memang di UPTPK itu kekurangan personel seharusnya ditambah agar pelayanan masyarakat tidak terganggu. Pihaknya hanya melakukan fungsi pengawasan dan menyampaikan keluhan yang disampaikan masyarakat kepada Dewan.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge