0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Kasus Penganiayaan di IPDN, Dua Praja Dipecat

Kampus IPDN (merdeka.com)

Timlo.net – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelidiki kasus penganiayaan seorang praja di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Kemendagri membentuk tim kecil terdiri dari Sekretaris Jendral (Sekjen), Inspektur Jenderal (Irjen) dan Biro Pegawaian dan Kepala Biro Organisasi.

Hasilnya, dua praja yang menjadi dalang kekerasan yang bermotif asmara tersebut diberhentikan dari IPDN. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo menjelaskan, keputusan pemberhentian setelah terdapat bukti-bukti yang kuat.

Mulai dari visum, kemudian pernyataan para pelaku dan yang terakhir mendengar penjelasan baik dari para pengelola IPDN dengan konseling. Dari hasil visum tersebut, Hadi menyatakan korban menjadi trauma terhadap benda tumpul.

“Mendalami, mencermati terhadap fakta dan berita acara yang ada. Sehingga kalau divisum ada dinyatakan ada luka, memar dan sobek ada itulah yang menandakan adanya kejadian pemukulan,” terangnya di gedung Kemendagri, Kamis (31/8).

Dirinya menjelaskan kekerasan ini sudah direncanakan kemudian korban dipukul oleh tiga pelaku secara bergantian melakukan pemukulan. Dan lokasi pemukulan dilakukan dengan berpindah-pindah lokasi.

“Dia wisma ditutupi selimut. Diajak, dilempar selimut. Lewat selimut itu dipukul. Pemukul lainnya bilang pada saat korban membuka selimut dikira melawan. Lainnya ngantemin juga, (luka) di muka,di bibir,” katanya.

“(Pindah lokasi) Karena ketahuan orang. Ada siswa, ada pengasuh. Pindah lagi. Begitu kita pindah enggak jadi mukul karena bisa sudah minta maaf ampun pak. Ampun pak. Tetapi karena ada target lain mungkin dipindah ke berapa tempat lain tetap dipukul,” sambungnya.

Terkait motif kekerasan, dia membenarkan karena masalah asmara. Padahal, di dalam IPDN tidak ada larangan praja menjalin hubungan dengan praja perempuan walaupun dia berbeda wilayah.

“Saya juga kaget masalahnya cuma sepele karena tidak izin. Siapa yang suruh izin. IPDN juga tidak mengenal ini kelompok Jawa, kelompok Sumatera, yang ada Nusantara 1, Nusantara 2 semua berbaur,” ungkapnya

[eko]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge