0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Ini Faktor Penyebab Penyelewengan Berjamaah Keuangan Desa

Sosialisasi Dana Desa dan TP4D dihadiri kades (timlo.net/raymond)

Karanganyar — Nilai uang di APBDes yang cukup besar mengundang praktik penyelewengan secara sengaja maupun tidak sengaja. Tindakan itu diperparah pengawasan kurang.

“Materi pengawasan kami pada indikasi proyek fiktif dan penyelewengan Dana Desa untuk kepentingan pribadi. Hal itu kerap terjadi karena seakan hal lumrah padahal salah. Pengawasan internal minim karena perangkatnya didominasi keluarga dan kerabat sendiri,” kata Kajari Karanganyar I Dewa Gede Wirajana di hadapan peserta sosialisasi Dana Desa dan TP4 Dalam Rangka Mengawal dan Mengamankan Implementasi Dana Desa di DPRD Karanganyar, Kamis (24/8).

Ia mengatakan, APBN mengalokasikan Dana Desa Rp 60 Triliun yang dibagi ke semua desa di Indonesia. Ia tak menampik hal itu rawan diselewengkan oleh penggunanya yang menerima rata-rata Rp 800 Juta-Rp 1 Miliar. Merunut faktor pemicu penyelewengan, aparat bakal lebih ketat mendampingi pengucuran dana tersebut. Ia memastikan aparat penegak hukum menjauhi iming-iming dari pelaku penyelewenga .

“Tolong dana itu digunakan sesuai ketentuan. Tidak sepeserpun mengalir ke penegak hukum. Kami siap mengawal dan itu sudah diatur di UU No 16 tahun 2004 tentang kejaksaan,” katanya.

Penting diketahui, tiap desa menerima dana transfer di luar bantuan keuangan (bankeu) rata-rata Rp 1,543 Miliar bersumber Dana Desa, ADD, pajak dan retribusi.

“Kami mengamankan kebijakan pemerintah. Dibentuk TP4D (Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah) untuk menghilangkan keraguan aparat negara dalam mengambil keputusan dan terciptanya penegakan hukum. Sifatnya preventif dan persuatif,” jelasnya.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge