0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Organda Sesalkan Putusan MA yang Mencabut Aturan Transportasi Online

ilustrasi (merdeka.com)

Timlo.net – Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta mempertanyakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan hak uji materiil para pemohon mengenai angkutan berbasis aplikasi online. Putusan itu dianggap sebagai tanda tanya besar.

Diketahui, putusan MA Nomor 37P/HUM/2017 mencabut 14 pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Dalam pasal itu, mengatur tentang angkutan umum berbasis aplikasi online.

Ketua Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengungkapkan, dua Undang-Undang yang dijadikan dasar MA memutus 14 Pasal Permenhub 26. Yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM).

“Pasal-pasal Permenhub 26 itu acuannya PP 74 dan Undang-Undang. Kalau kemudian itu didrop, kita jadi bingung sama MA. Kok bisa MA mencabut itu, berarti kan dia mencabut PP dan Undang-Undang,” terang Shafruhan dalam keterangannya, Rabu (23/8).

PP dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 mengatur tentang Angkutan Jalan. PP 74 sebagai aturan turunan dari UU LLAJ mengatur secara teknis bagaimana seharusnya angkutan jalan bisa beroperasi di tengah masyarakat.

Jika pasal demi pasal yang menjadi rujukan lahirnya Permenhub 26 tersebut kemudian dicabut, hal itu sama saja MA mencabut aturan yang lebih tinggi dari Permenhub 26.

“Ini bagaimana ceritanya, kita juga bingung. Keputusan apa ini?” tegas Shafruhan.

Kemudian pertentangan Permenhub 26 dengan UU 20/2008 tentang UMKM. Dia menyatakan, setiap usaha itu ada aturannya. Sementara model transportasi online atau transportasi berbasis aplikasi belum ada aturannya. Mereka tiba-tiba muncul dan menentukan tarif dan kuota sendiri tanpa melibatkan pemerintah.

“Mereka menentukan tarif sendiri itu kan melecehkan pemerintah, itu perusahaan aplikasi nyata-nyata melecehkan pemerintah,” urainya.

Pemerintah melalui Kemenhub, lanjut Shafruhan, masih berbaik hati dengan mengakomodir kehadiran transportasi online. Kuota, aturan tarif, wilayah operasional, status angkutan kemudian diatur dan ditentukan daerah masing-masing.

Diberikan kepada daerah karena kemampuan masyarakat dalam satu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Ia menyebut perbedaan kemampuan masyarakat di Jakarta dan Bandung yang jaraknya relatif dekat. Pemerintah daerah diberi kewenangan mengatur karena memahami situasi dan kondisinya.

“Jakarta dan Bandung saja itu sudah beda. Bandingkan juga misalnya daerah Pekanbaru atau Riau, kan beda. Bayangkan tarif perusahaan aplikasi menentukan sendiri mereka. Salah satu yang dicabut MA kan tarif dan kuota dalam pasal-pasal itu. Ini yang jadi pertanyaan kita,” demikian Shafruhan.

[rnd]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge