0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Dewan Sayangkan Rencana Pelepasan Aset Milik Pemkot Solo

Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Abdul Ghofar (dok.timlo.net/red)

Solo — Rencana pelepasan aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Solo sangat disayangkan oleh kalangan legislatif. Ditengah masalah kurangnya ruang terbuka hijau (RTH) dan sempitnya lahan pemakaman di Kota Solo, Pemkot malah berencana melepaskan aset yang dimiliki.

“Lebih baik kan digunakan yang lebih bermanfaat untuk masyarakat luas ketimbang digunakan untuk segelintir kalangan saja,” terang Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Abdul Ghofar, Rabu (16/8) siang.

Hingga saat ini, Panitia Khusus (Pansus) pelepasan aset milik Pemkot Solo kembali melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Konsultasi yang dilakukan terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) no 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya pasal 399 ayat 1e.

Dalam pasal 399 ayat 1e menyebutkan, bahwa pihak yang dapat menerima hibah adalah perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Padahal sudah jelas, dari hasil konsultasi dengan Kemendagri lalu, ayat ini merupakan satu kesatuan sehingga tidak bisa dipisahkan, artinya MBR yang terkena bencana.

Sementara itu, Ketua Pansus YF Sukasno mengatakan, permit bisa merujuk pada PP No 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah. Dalam hal ini, jika HP tidak sesuai dengan peruntukan maka otomotis bisa menggugurkan atau melepasnya.

“Aset yang akan dilepas itu sudah tidak sesuai peruntukan Pemkot. Kalau tidak, nanti justru bisa terjadi pemborosan karena yang membayar pajak dan sebagainya adalah Pemkot. Di Solo aset-aset ini sudah tidak bisa digunakan untuk apa pun seperti kantor dan dan lain-lain,” katanya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge