0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Pelepasan Aset, Pansus Masih Terus Konsultasi

Anggota Pansus Pemekaran Wilayah, YF Sukasno (dok.timlo.net/achmad khalik)

Solo – Panitia Khusus (Pansus) pelepasan aset milik Pemkot Solo akan kembali melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Konsultasi yang dilakukan terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) no 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya pasal 399 ayat 1e.

“Meski aturan sudah jelas, tapi kami akan melakukan konsultasi dalam waktu dekat ini,” terang anggota Pansus pelepasan aset milik Pemkot Solo, Sugeng Riyanto, Selasa (15/8).

Dalam pasal 399 ayat 1e menyebutkan, bahwa pihak yang dapat menerima hibah adalah perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Padahal sudah jelas, dari hasil konsultasi dengan Kemendagri lalu, ayat ini merupakan satu kesatuan sehingga tidak bisa dipisahkan, artinya MBR yang terkena bencana.

Nantinya hasil konsultasi tertulis akan menjadi rekomendasi ke Walikota Solo terkait persetujuan atau pun penolakan rencana Pemkot melepas aset tanah HP kepada masyarakat dalam bentuk hibah. Menurutnya, apa pun hasilnya tinggal dipaparkan dalam laporan Pansus nanti.

Terkait hal tersebut, Ketua Pansus YF Sukasno mengatakan permit bisa merujuk pada PP No 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah. Dalam hal ini, jika HP tidak sesuai dengan peruntukan maka otomotis bisa menggugurkan atau melepasnya.

“Aset yang akan dilepas itu sudah tidak sesuai peruntukan Pemkot. Kalau tidak, nanti justru bisa terjadi pemborosan karena yang membayar pajak dan sebagainya adalah Pemkot. Di Solo aset-aset ini sudah tidak bisa digunakan untuk apa pun seperti kantor dan dan lain-lain,” katanya.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge