0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Akademisi Desak Pemerintah Terbitkan PP Cagar Budaya

Staf Pengajar FIB UI  Dr Ali Akbar SS MHum ceramah di Pendapa Ageng Pura Mangkunegaran, Solo (dok.timlo.net/heru murdhani)

Solo — Akademisi mendorong pemerintah segera membuat Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur secara detil penggelolaan cagar budaya. Sebab selama ini pengelolaan cagar budaya yang di atur dalam UU 11/2010 tentang Cagar Budaya ternyata belum memiliki aturan teknis yang jelas.

Hal ini diungkapkan Staf Pengajar Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Indonesia (UI) Dr Ali Akbar SS MHum dalam ceramah ilmiahnya bertema “Dilema Cagar Budaya, Antara Regulasi dan Realita”, di Pendapa Ageng Pura Mangkunegaran, Solo, Senin (24/7).

“Keberadaan cagar budaya, baik benda, kawasan, struktur, situs, dan bangunan bisa dimiliki oleh perorangan maupun kelompok, sebagai upaya membantu pemerintah dalam mengelola cagar budaya.” ungkapnya di hadapan ratusan dosen Fakultas Hukum UI, yang melakukan kunjungan di Pura Mangkunegaran dipimpin Dekan FH UI Prof Dr Topo Santoso SH MH tersebut.

Akbar mengatakan, pemerintah tak memiliki cukup dana untuk mengelola semua cagar budaya. Karenanya pengelolaan bisa melibatkan pelaku usaha dan masyarakat.

Hal ini akan membuat situs cagar budaya bisa lebih berdaya guna baik secara sosiologis, dan ekonomis. Selain itu pemanfaatan tersebut akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Namun, Akbar menambahkan selama ini belum ada PP yang menaungi dan mengatur pengelolaan tersebut. Sehingga masyarakat menjadi gamang, dan tak mampu berbuat banyak.

Menurutnya, karena PP-nya belum ada, maka jika lembaga atau instansi terkait membuat pedoman, atau rancangan peraturan menteri yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan cagar budaya, semuanya belum bisa disahkan.

Ditambahkan, desakan agar pemerintah segera menerbitkan PP terkait UU 11/2010 sudah dilakukan. Sebab dengan turunnya PP tersebut, nantinya akan menjadi landasan operasional dalam pengelolaan cagar budaya yang tidak hanya butuh dilindungi, tapi juga bisa dimanfaatkan dan dikembangkan.

“Selama belum turun PP, pengelola bisa menggunakan aturan lama, selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru,” katanya.

Sementara KGPAA Mangkunegara IX menyambut gembira kedatangan rombongan civitas akademika tersebut. Dikatakan pihaknya berharap banyak kunjungan ini bisa memberikan dampak positif bagi perkembangan pengelolaan dan eksistensi Pura Mangkunegaran.

“Kami berharap, kunjungan ini tidak berhenti sampai di sini. Namun ditindaklanjuti dengan bentuk kerjasama yang lebih strategis, untuk melestarikan, menjaga dan melindungi Pura Mangkunegaran,” ujarnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge