0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Ganti Rugi Pembebasan Lahan Waduk Pidekso, Sejumlah Warga Kecewa

Juru Bicara Divisi Eksternal Forum Masyarakat Peduli Tanah Kelahiran Tiga Desa (Formastri), Eko Budiharto (timlo.net/tarmuji)

Wonogiri — Sejumlah warga kecewa atas nilai ganti rugi pembebasan tanah Waduk Pidekso, Wonogiri. Besaran nilai tersebut tidak cukup untuk membeli tanah sebagai pengganti lahan mereka yang tergusur.

“Tanah pekarangan hanya dihargai sekitar Rp 200.000 – 300.000 permeter persegi, tanah sawah Rp 111.000-150.000 permeternya, dan tanah tegalan hanya Rp 69.000-110.000 permeter,” ungkap Juru Bicara Divisi Eksternal Forum Masyarakat Peduli Tanah Kelahiran Tiga Desa (Formastri), Eko Budiharto, Senin (24/7).

Menurut dia, harga tersebut kurang sepadan apabila dibelikan tanah baru sebagai ganti lahan mereka yang tergusur. Pasalnya, harga tanah di sekitar Waduk Pidekso juga melambung tinggi. Harga pekarangan di beberapa desa telah mencapai Rp 300.000 -600.000 permeternya. Sudah sejak lama pihaknya sudah meminta ganti rugi tinggi untuk mengantisipasi kenaikan harga tanah. Hingga akhirnya, kenaikan harga itu memang terjadi.

“Warga mencoba berbesar hati merelakan tanah mereka. Akan tetapi warga terdampak meminta untuk diberi prioritas pemanfaatan potensi-potensi ekonomi Waduk Pidekso nantinya,” kata dia.

Pihaknya belum bisa memastikan jumlah warga yang mengajukan keberatan karena proses penandatanganan pembebasan tanah masih berlangsung. Sampai hari ini, sudah ada sekitar 25 warga yang mengajukan komplain. Pihaknya akan mengklasifikasi komplain warga. Sebab, beberapa warga juga mengajukan komplain mengenai luasan tanah atau bangunan.

“Ada warga yang bangunannya belum masuk daftar pembebasan ada yang tanamannya belum masuk, dan sebagainya terkait eror data, ” jelasnya.

Terpisah, Kepala Desa Pidekso, Sutiman mengatakan, harga tanah sekitar Waduk Pidekso mulai naik. Mereka juga akan kesulitan mencari tanah yang datar untuk tempat tinggal maupun bercocok tanam. Jika membeli tanah yang posisinya miring, warga harus mengeluarkan biaya menguruk atau meratakannya terlebih dahulu.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge