0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Presiden Minta UMKM Bisa Masuk E-Katalog

Ketua KPPU Syarkawi Rauf saat mengunjungi Balaikota Solo, Senin (24/7) (dok.timlo.net/ichsan rosyid)

Solo — Komisi Pengawasn Persaingan Usaha (KPPU) menyambut baik usulan Pemerintah Kota Solo terkait revisi peraturan pengadaan barang dan jasa. Regulasi yang selama ini berlaku belum memberi kesempatan yang adil untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengan (UMKM).

“Bapak Presiden (Jokowi) meminta supaya produk UMKM bisa dimasukkan dalam e-Katalog,” kata Ketua KPPU Syarkawi Rauf saat ditemui di Balaikota Solo, Senin (24/7).

Diakui, saat ini barang yang termasuk dalam e-katalog pemerintah masih dikuasai barang-barang yang hanya bisa diproduksi perusahaan besar. Menurut Rauf, hal itu berpotensi memperlebar jarak antara perusahaan besar dan kecil. Padahal, saat ini tingkat pertumbuhan perusahaan besar sudah jauh meninggalkan perusahaan kecil.

“Perusahaan kecil tidak bisa masuk karena kalah dalam proses pelelangan,” katanya.

Upaya meratakan lapangan persaingan antara UMKM dan perusahaan besar kini tengah menjadi fokus utama KPPU. Rauf mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait upaya membuka peluang untuk perusahaan kecil berpartisipasi dalam proyek-proyek pemerintah.

“Saya tidak tahu implementasinya bagaimana. Tapi pastinya bisa diimplementasikan dalam waktu dekat ini. Peraturan Presiden tentang itu sedang disusun,” tambanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota Solo mengusulkan revisi peraturan pengadaan barang. Regulasi yang berlaku saat ini dirasa kurang ramah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) karena banyaknya syarat yang harus dipenuhi.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge