0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Sistem Presidential Threshold 25 Persen Inkonstitusional

Anggota DPR RI Bambang Riyanto saat memberikan keterangan ke awak media (timlo.net/putra kurniawan)

Sukoharjo — Sistem pemilu terbuka dengan Presidential Threshold 20-25 persen dinilai inkonstitusional. Pasalnya, proses pilpres dengan pemilu untuk 2019 dilakukan pada hari dan jam yang sama, sehingga hasil pemilu 2014 digunakan sebagai dasar penentuan ambang batas pencalonan presiden.

“Kalau berdasarkan perolehan pemilu 2014, apakah dasar hukumnya kuat, padahal hanya ada pemilihan presiden saja dan sebelumnya dilakukan pemilu legislatif. Sedangkan yang ini dijadikan satu, jadi kalau dijadikan dasar, atau payung hukumnya di mana karena sudah berbeda,” kata Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Riyanto, Minggu (23/7).

Sehingga ketika hasil pemilu 2014 dijadikan dasar untuk pemilu 2019 Bambang Riyanto menilai inkonstitusional, dan merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap konstitusi. Sehingga dapat dimungkinkan akan muncul dari masyarakat yang akan mengajukan judicial review ke Mahakmah Konstitusi (MK) atas UU Pemilu 2017

Sementara itu, pihak Gerindra yang pada saat sidang putusan pengesahan UU Pemilu melakukan aksi walk out masih menunggu hasil putusan MK. Diharapkan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengambil keputusan tidak terpengaruh dari pihak-pihak tertentu dan tetap independen.

“ Kami prinsipnya ya menunggu keputusan MK dan semoga MK tetap di jalur independensinya dan tidak terpengaruh dari pihak-pihak tertentu. Kalau memang terpaksa harus dijalankan, kita hanya berdua dengan PKS, itu sudah cukup, syukur-syukur PAN dan Golkar balik arah bisa terjadi head to head,” tandasnya.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge