0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pemerintah Dinilai Terlalu Mengintervensi UU Pemilu

Anggota DPR RI Bambang Riyanto saat memberikan keterangan ke awak media (timlo.net/putra kurniawan)

Sukoharjo — Pemerintah dinilai terlalu banyak melakukan intervensi terhadap proses pembuatan Undang Undang Pemilu. Hal ini dilontarkan anggota Komisi II mewakili Fraksi Gerindra DPR RI dari Dapil V Jateng yang juga menjadi anggota panitia kerja penyusunan UU Pemilu.

“Undang Undang Pemilu ini seharusnya menjadi domain dari legislatif dan tidak ada campur tangan dari pemerintah, namun kenyataannya justru intervensi dari pemerintah sangat kencang sekali. Ini kan tidak pas, bahkan dalam proses penyusunan UU Pemilu ini dimunculkan isu reshuffle kabinet,” kata Anggota Komisi II DPR RI, Bambang Riyanto, Minggu (23/7).

Munculnya isu reshuffle kabinet tersebut dinilai terkait penyusunan draft UU Pemilu, sehingga partai politik tidak bisa fokus kepada pembahasan RUU Pemilu. Komitmen dari partai- partai politik sebelumnya berbeda dengan komitmen sekarang, ada sejumlah partai yang dahulu mendukung sekarang menolak.

Selain itu, mantan Bupati Sukoharjo dua periode ini juga menilai adanya isu pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan juga dalam rangka intervensi terhadap UU Pemilu. Sehingga produk UU pemilu yang baru saja disahkan oleh Ketua DPR RI, Setya Novanto banyak kelemahan dan dinilai inkonstitusional.

“Kalau berbicara tentang reshuffle kabinet, dulu ada partai-partai politik yang menjadi oposisi beralih haluan mendukung pemerintah, jadi ketika muncul isu reshuffle kabinet sangat berpengaruh. Dan proses lobi-lobi di luar ruang sidang praktinya berbeda setelah masuk di dalam ruang sidang, sehingga kejadiannya ya seperti yang kita lihat bersama,” tandasnya.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge