0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Incumbent Dilarang Mutasi ASN

Komisioner KPU Karanganyar menyampaikan sosialisasi pencalonan dan pentahapan Pilkada 2018 (timlo.net/raymond)

Karanganyar — Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewanti-wanti pasangan petahana bupati-wabup agar tidak melantik, memindah maupun memberhentikan aparatur sipil negara (ASN) jelang pendaftaran.

“Saya langsung menyurati bupati Juliyatmono begitu PKPU no 1 tahun 2017 turun. Intinya, mengingatkan beliau jika maju untuk periode kedua, ada aturan yang harus dipatuhi. Yakni dilarang memutasi pejabat selama enam bulan sebelum pendaftaran,” kata Ketua KPU Karanganyar, Sri Handoko Budi Nugroho kepada Timlo.net, Rabu (19/7).

Terhitung enam bulan sebelum pendaftaran 12 Februari 2018, maka larangan memutasi berlaku mulai 12 Agustus 2017. Ia menyebut sanksi pelanggaran aturan pemilu ini bisa merugikan petahana.

Berdasarkan penelusuran Timlo.net, langan mutasi pegawai jelang pilkada beserta sanksinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Pasal 71 ayat 1 UU itu disebutkan, pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye. Pada ayat 2 diatur pula bahwa petahana atau incumbent dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Kemudian pada ayat 3 disebutkan, petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan pemilihan enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Petahana juga tidak boleh menjalankan program dan kegiatan untuk kepentingan pemilihan enam bulan sebelum pemungutan suara.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge