0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Proyek Waduk Pidekso, Warga Sepakati Ganti Rugi

Bupati Wonogiri Joko Sutopo usai musayawarah penetapan ganti rugi tanah warga terdampak Proyek Waduk Pidekso (dok.timlo.net/tarmuji)
Wonogiri — Ribuan warga dari dua kecamatan terdampak pembangunan proyek Waduk Pidekso menyatakan kesepakatannya untuk menerima ganti rugi lahan terdampak. Bahkan,salah satu desa saat itu juga,langsung menerima amplop yang berisikan jumlah nominal ganti rugi.
“Kami tawarkan bentuk ganti rugi lahan ataupun tanah warga yang terdampak proyek Waduk Pidekso. Bisa dalam bentuk  saham, pemukiman atau uang. Tapi ternyata warga sepakat meminta dalam bentuk uang,” ujar Kepala ATR BPN Wonogiri, Cahyono di sela-sela musyawarah penetapan bentuk ganti rugi proyek Waduk Pidekso di Desa Pidekso, Kecamatan Giriwoyo, Rabu(19/7).
Disampaikan, paska kesepakatan bentuk rugi, pihaknya meminta warga desa terdampak  untuk menandatangani berita acara. Bahkan mereka pun langsung menerima sebuah amplop yang berisikan besaran nilai ganti rugi.
“Namun hari ini khusus Desa Pidekso, selanjutnya hari berikutnya Kamis(20/7) Desa Tukulrejo, Kecamatan Giriwoyo dan Jumat (21/7) giliran Desa Sendangsari, Kecamatan Batuwarno,” katanya.
Dikatakan, amplop yang akan diterima warga tersebut terkait besaran nilai ganti rugi, jika setuju maka bisa ditandatangani berita acaranya, namun jika warga  belum setuju dan masih pikir- pikir dengan jumlah nominal ganti rugi yang dikeluarkan tim appraisal maka surat tersebut  bisa dibawa pulang terlebih dahulu.
“Iya tidak masalah kan bisa saja masih dipikir dan dibahas lagi dengan keluarga, tapi paling lambat Senin pekan depan sudah harus dikembalikan ke rumah konsultasi, dan tidak boleh ditandatangani di rumah karena kaitannya dengan identitas,” jelasnya.
Namun demikian, secara gamblang Cahyono belum dapat menyampaikan kapan pembayaran ganti rugi tanah warga akan dilakukan. Hanya saja, kata Cahyono, setelah surat persetujuan sudah ditandatangani dan diterima tim, akan dilakukan validasi,dan barulah dilakukan pembayaran dan pelepasan hak tanah kepada negara.
 “Jadi ketika ada selisih harga maka bisa mengajukan keberatan ke pengadilan dalam jangka waktu 14 hari, jika selama waktu itu tidak ada keberatan maka dianggap sudah menerima, namun jika pengadilan memutuskan sesuai dengan angka yang diputuskan sebelumnya warga bisa mengajukan kasasi,” bebernya.
Bupati Wonogiri Joko Sutopo menambahkan, Pemkab Wonogiri merupakan perwakilan dari pemerintah pusat. Ia juga menyebut jika proyek nasional itu merupakan proyek strategis yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.
“Karena pembangunan waduk ini melibatkan banyak masyarakat maka harus melalui proses yang baik melalui BPN, BBWSBS, penilai publik dan instansi lainnya. Kalau diserahkan pemerintah daerah tidak akan bisa berjalan dengan baik karena tidak punya ukuran,” kata Bupati Joko Sutopo.
Menurut Bupati, penilai publik (tim appraisal) yang menangani pembebasan lahan juga sudah berpengalaman di berbagai wilayah. “Semua proses sudah direncanakan dengan baik, jangan khawatir soal uang ganti rugi pembebasan, jaminannya kami dan Pemerintah Provinsi, dan harga lahan sudah dilakukan oleh pihak yang kompeten sehingga aspek manfaatnya bisa dirasakan warga terdampak.” tandasnya.
Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge