0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Kasus Setya Novanto, Politisi PDIP Punya Pandangan Beragam

Setya Novanto (dok.merdeka.com)

Timlo.net – Ketua DPR, Setya Novanto dinilai memiliki hak untuk menempuh jalur hukum membuktikan dirinya tidak terlibat korupsi e-KTP. Semua pihak diminta untuk mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

“Saya rasa kita ini negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Kita harus berdasarkan asumsi praduga tidak bersalah. Dalam hal ini Pak Novanto sebagai warga negara juga punya hak asasi,” kata Sekretaris Fraksi PDIP, Alex Indra Lukman di Jakarta, Rabu (19/7).

Aturan di UU MD3, kata Alex, juga mengatur bahwa Novanto tidak perlu mengundurkan diri sebagai Ketua DPR karena belum ada keputusan hukum tetap.

“Berdasarkan asas praduga tidak bersalah, yang bersangkutan bisa saja tidak mengundurkan diri,” jelas dia.

Pernyataan Alex berbeda dengan Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno. Hendrawan mengatakan mundur dari jabatan Ketua DPR menjadi opsi yang layak diambil Novanto untuk menyelamatkan citra lembaga Parlemen.

“Ya tentu untuk citra dan kredibilitas lembaga DPR lembaga negara opsi mundur menjadi salah satu opsi yang paling layak. Tapi diserahkan ke Partai Golkar,” kata Hendrawan.

Kendati demikian, Hendrawan menyerahkan urusan pergantian Novanto kepada Fraksi Partai Golkar. Ketentuan itu telah diatur dalam pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (UU MD3). Pasal tersebut menyebutkan pemberhentian atau pergantian Ketua DPR bisa dilakukan apabila Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Karena UU MD3 mengatakan begitu siapa yang mau mengisi itu adalah kewenangan partai Golkar,” terangnya.

[bal]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge