0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Pembangunan Waduk Pidekso, Ganti Rugi Dicairkan Dua Tahap

Jajaran Pemkab Wonogiri, BBWSBS,ATR/ BPN, Forkompimcam Giriwoyo dan perwakilan masyarakat tiga desa terdampak pembangunan Waduk Pidekso menggelar rapat sinkronisasi tahap akhir di  Gedung Komplek Setda Wonogiri (dok.timlo.net/tarmuji)

Wonogiri — Tahapan pembebasan tanah warga terdampak proyek nasional pembangunan Waduk Pidekso Kecamatan Giriwoyo, Wonogiri diklaim memasuki tahap terakhir. Bahkan disebut-sebut masyarakat tiga desa terdampak pun sudah menandatangani surat kesepakatan.

“Iya benar, Rabu (19/7) besok akan dilakukan musyawarah dengan tiga desa terdampak proyek di rumah konsultasi di Desa Pidekso, ya untuk membahas  soal sosialisasi ganti rugi,” kata Kepala ATR/ BPN Wonogiri, Cahyono, Selasa (18/7).

Menurut dia, soal penyampaian teknis atau terkait nominal ganti rugi akan disampaikan secara bergiliran. Seperti diketahui desa terdampak proyek Waduk Pidekso yakni Desa Sendangsari, Kecamatan Batuwarno (318KK), Desa Tukulrejo, Kecamatan Giriwoyo (193 KK), dan Desa Pidekso (410 KK). Namun saat ditanya berapa nominal ganti rugi tanah milik warga, mantan Kepala ATR/ BPK Klaten ini enggan berkomentar.

“Kalau soal penyampaian teknis nilai ganti rugi atas tanah warga yang terdampak pembangunan Waduk Pidekso oleh tim apraisal itu akan dilakukan secara bergiliran. Sekarang satu desa, besoknya satu desa lagi dan seterusnya hingga tiga desa tersosialisasi semua,” katanya.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo menyatakan, pembangunan Waduk Pidekso saat ini dalam tahap sinkronisasi tahap akhir. Sehingga tahapan selanjutnya adalah sosialisasi ganti rugi tanah warga tanah terdampak. Pemerintah pusat telah menyediakan anggaran Rp 702 miliar untuk pembayaran ganti rugi.

Namun pembayaran ganti rugi akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama akan dicairkan Rp 435 miliar, sedang sisanya akan dilakukan tahap selanjutnya, kemungkinan tahap selanjutnya bisa diambilkan dari dana APBN-P. Bupati pun berjanji akan mengawal proses pembayaran hingga rampung 100 persen, bahkan kemungkinan terburuk jika proses pembayaran tahap kedua mengalami kendala, pihaknya menyatakan kesanggupan untuk memediasi dengan pemerintah pusat.

“Secara kesulurahan warga sudah dapat menerima. Semua pihak sudah menandatangani surat kesepakatan sesuai tupoksinya dan melahirkan satu komitmen bersama,kalau soal teknisnya akan disampaikan tim appraisal besok,” tandasnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge