0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pemkot Solo Wacanakan Sensus Domisili

Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo (dok.timlo.net/red)

Solo — Pemkot Solo akan segera mengadakan sensus domisili di seluruh kecamatan. Program tersebut baru pertama kalinya dilakukan Pemkot. Hal ini dilakukan agar bantuan pemerintah, khususnya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak salah sasaran.

“Jadi nanti kalau mau menerima bantuan harus benar-benar tinggal di Solo,” kata Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo, Sabtu (15/7).

Selama ini, berbagai bantuan pemerintah diberikan berdasarkan alamat yang tercantum dalam KTP. Di lain pihak, banyak warga yang sudah pindah ke daerah lain namun masih tercatat sebagai warga Solo. Pak Wali menilai hal ini akan membebani APBD karena harus membiayai warga yang berdomisili di daerah lain.

Rudy –sapaan akrab Walikota Solo, menambahkan hal itu bersiko menjadi temuan tindak pidana korupsi. Menurutnya, APBD hanya bisa disalurkan kepada warga yang benar-benar tinggal di suatu daerah. Hal itu paling tampak dalam penyaluran bantuan premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sebagaimana diketahui, Pemkot Solo mengalokasikan dana untuk warga kurang mampu yang belum terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pemerintah Pusat.

“Nanti kalau diperiksa BPK (Badan  Pemeriksa Keuangan), bisa jadi temuan (tindak pidana korupsi). Karena waktu dicek, ternyata warganya yang menerima tidak tinggal di sini,” kata Rudy.

Wacana Sensus Domisili mencuat saat salah satu Ketua RW di Kelurahan Sondakan mempersoalkan adanya warga ber-KTP Solo yang sudah pindah ke luar kota, namun meminta surat keterangan domisili.

“Kalau tidak diberi, pekewuh (sungkan). Tapi kalau diberi kok sudah tidak jadi warga saya,” kata salah satu Ketua RW di Kelurahan Sondakan, Sumardi.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge