0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Pemakaian Kembali Silpa Terbentur Regulasi

Karanganyar — Pemakaian kembali Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD 2016 ke belanja di tahun anggaran 2017 terbentur regulasi. Terutama dana Rp 19 Miliar yang sebelumnya teralokasi gaji guru SMA/SMK.

“Kita enggak punya payung hukum mengalokasikan kembali dari belanja SMA/SMK ke kegiatan lain. Saya juga ragu apakah regulasi pencairan dana itu bisa terbit tahun ini,” kata Ketua Komisi B DPRD Karanganyar, Toni Hatmoko, Jumat (14/7).

Dia mengatakan tata kelola SMA/SMK yang diambil alih pemerintah provinsi tak memungkinkan pembiayaannya dikaver APBD kabupaten. Sehingga tak mengherankan alokasinya dari APBD Kabupaten tahun anggaran 2017 nganggur.

Dalam rapat paripurna pendapat akhir bupati terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran APBD 2016, Kamis (13/7), bupati Karanganyar Juliyatmono berencana memakai Silpa APBD 2016 untuk membiayai belanja organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum terkaver APBD 2017. Bupati menyebut, masih banyak satuan kerja belum dikucuri anggaran usai perombakan OPD pada awal tahun ini. Kebutuhan kantor belum terkucuri anggaran seperti biaya listrik, air, telepon, pendukung mobilitas pejabat dan sebagainya.

Mengenai hal ini, Toni melihat fakta tersebut menunjukkan Pemkab ceroboh.

“Saya menyayangkan Pemkab kenapa tidak mengantisipasinya? Banyak bidang kerja di OPD tidak memiliki anggaran,” katanya.

Terkait penggunaan kembali Silpa TA 2016 di APBD 2017 perubahan, Toni melihat waktunya mepet. Hanya tersisa 3-4 bulan efektif merencana segala sesuatu.

“Saya pesimis dengan waktu 3-4 bulan saja, Pemkab bisa mengantongi payung hukum penggunaan Silpa. Padahal problem itu dirasakan Pemda di Indonesia tanpa terkecuali. Paling cepat, regulasi itu baru tahun depan terbit,” katanya.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge