0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

DSKS Tolak Perppu tentang Ormas

Pembacaan pernyataan sikap terkait dikeluarkannya Perppu No2 Tahun 2017 (dok.timlo.net/achmad khalik)

Solo — Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) menolak keras penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Mereka menganggap bahwa Perppu yang diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2017 tersebut sebagai langkah pemerintah yang ingin membungkam kelompok-kelompok yang dinilai berseberangan.

“Perppu yang diterbitkan oleh pemerintah ini sebagai salah satu bentuk diskriminasi terhadap kelompok yang menginginkan Indonesia lebih maju,” terang Ketua DSKS Kota Solo, Ustadz Muinudinnillah Basri, Jumat (14/7) siang.

Dikatakan, penerbitan Perppu seharusnya mengacu pada ukuran obyektif penerbitan Perppu dari Mahkamah Konstitusi (MK). Ada tiga parameter yang digunakan untuk menerbitkan Perppu.

“Adanya kebutuhan mendesak, Undang-undang belum ada atau peraturan belum memadai serta kekosongan hukum tidak terwadai dengan dibuatnya undang-undang,” terang Ustadz Muin.

Selain itu, lanjut Ustadz Muin, pembubaran ormas seharusnya melalui proses peradilan. Bukan sepihak dengan mengeluarkan Perppu oleh pemerintah. Hal ini justru memperkuat bahwa pemerintah terindikasi makin membenci kelompok-kelompok yang dinilai berseberangan.

Terkait hal tersebut, pihaknya meminta agar Presiden menunda terlebih dahulu Perppu No.2 Tahun 2017.

“Kami meminta, agar pemerintah tidak tergesa-gesa memberlakukan Perppu tersebut. Mengingat, pemerintah menjalankan amanat dari rakyat dan tidak berlaku sewenang-wenang,” katanya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge