0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Kasus Meningkat, Anggaran Minim, Kementerian PPPA Putar Otak

Menteri PPPA Yohana Susana Yembise didampingi Kapolres Wonogiri AKBP Muhammad Tora dan Bupati Joko Sutopo saat transit di Pendopo Rumdin Bupati Wonogiri (doktimlo.net/tarmuji)

Wonogiri — Di tengah maraknya kasus kekerasan anak dan perempuan dewasa ini, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) harus memutar otak. Pasalnya, jumlah kasus dan laporan yang masuk tak sebanding dengan jumlah anggaran untuk mengkaver kegiatan penanggulangan kejahatan seksual tersebut.

“Memang anggaran kita paling kecil. Padahal ketika ada laporan masuk harus ditindaklanjuti, ya karena kita ini statusnya kementerian koordinatif,” ungkap Menteri PPPA Yohana Susana Yembesi saat ditemui Timlo.net, usai melantik 3060 Satgas PPA di Wonogiri, Kamis (6/7).

Menurut dia, anggaran yang digelontor untuk penanggulangan PPA di seluruh Indonesia, awalnya sempat diusulkan mengalami penambahan, bahkan usulan penambahan anggaran itu didorong oleh DPR.Dia menyebut, anggaran yang diharapkan mampu mengkaver semua laporan yang pihaknya terima. Namun demikian lantaran ada kebijakan dari presiden, maka anggaran itu pun  ikut terpangkas.

“Awalnya di 2016, anggaran kita hanya digedok Rp 217 miliar pertahun, kemudian kita mengajukan penambahan, bahkan dijanjikan oleh pemerintah mendapat tambahan anggaran Rp 1 triliun, tapi akhirnya hanya cair Rp 700 miliar,” katanya.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), jumlah kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sejak 2012 meningkat dari 18.718 menjadi 54.041 kasus pada Juni 2017.

“Melihat kondisi tersebut, pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan layanan yang dibutuhkan korban, baik medis, psikologis, dan bantuan hukum dalam upaya pemulihan kondisinya,” katanya.

Dikatakan, lantaran minimnya anggaran yang seharusnya ditindaklanjuti tersebut, kementrian pun kemudian mencari solusi, yakni dengan membentuk dan sekaligus mendorong adanya Satgas PPA di Indonesia. Dia pun menyebut, Wonogiri merupakan pemecah rekor terbanyak jumlah Satgas PPA sekaligus kabupaten kesembilan yang sudah ia kukuhkan.

“Aggaran kita itu sebenarnya hanya menyentuh pada klaster pemerintahan ketiga yakni provinsi. Kemudian propinsi mendorong terwujudnya Satgas PPA di kabupaten/ kota,”  tandasnya.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan, Satgas PPA di Wonogiri  sudah terbentuk sampai tingkat desa/kelurahan sejak 2016 silam, untuk turut serta dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Diharapkan Satgas PPA ini bisa menjangkau sampai tingkat bawah karena Satgas PPA tugasnya melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, melindungi perempuan dan anak di lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya, menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan ke bagian pengadu.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge