0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Dishub Belum Bisa Tentukan Kuota Taksi Online

Solo – Terbitnya regulasi transportasi online oleh Pemerintah Pusat, yang mengatur tentang tarif atas dan bawah, belum bisa ditanggapi oleh Dinas Perhubungan Kota Solo. Sebab, kebijakan baru tersebut belum mengatur kuota jumlah transportasi online yang beroperasi.

“Selama jumlah kuota untuk kota Solo belum ditentukan, oleh Provinsi, kami belum bisa berbuat apa-apa,” kata Kepala Bidang (Kabid) Angkutan Dishub Surakarta, Taufik Muhammad, Selasa (4/7).

Taufik mengatakan, sebagai pemangku kebijakan di tingkat kota, pihaknya belum bisa bersikap sebab Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, yang pengawasannya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi.

“Peraturan ini diberlakukan untuk angkutan sewa khusus, atau yang biasa dikenal dengan taksi online. Namun kewenangannya ditingkat Provinsi, dan selama Provinsi belum menetapkan berapa jumlah kuota untuk Kota Solo, kita belum bisa berbuat banyak,” rincinya.

Regulasi per 1 Juli 2017 itu mengatur 3 hal, yakni kuota, tarif batas atas dan batas bawah, serta STNK sudah ditetapkan. Selain itu, dikatakan Taufik, semua provinsi yang memiliki layanan taksi online juga harus mengikuti tarif dari pusat.

Dengan perincian, untuk wilayah I yang meliputi Pulau Sumatera, Jawa dan Bali mengatur tarif batas atasnya sebesar Rp 6.000 per Km dan tarif batas bawahnya Rp 3.500 per Km. Sedangkan wilayah II meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pemerintah pusat menetapkan tarif batas atas sebesar Rp 6.500 per Km dan tarif batas bawahnya adalah Rp 3.700 per Km.

“Selama ini belum diatur, artinya ya ilegal operasionalnya. Nanti jika sudah diatur kita lihat dulu kuota yang didapat berapa, setelah itu baru diterapkan aturannya,” tegas Taufik.

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge