0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Anggota DPR Ini Setuju PPDB SMA/SMK Jateng Diulang

Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari (dok.timlo.net/heru murdhani)

Solo — Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, setuju jika Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Jawa Tengah tahun 2017 diulang. Alasannya adalah banyak anggota masyarakat yang dirugikan dengan model PPDB ini.

“Saya setuju, karena apa jika banyak masyarakat yang dirugikan dengan model PPDB ini, dengan adanya batasan minimal siswa Gakin 20 persen, bahkan ada yang sampai 40 persen, maka saya yakin banyak yang dirugikan,” kata Abdul Kharis Almasyhari, baru-baru ini.

Menurutnya, untuk membela rakyat miskin tetap harus menggunakan cara-cara yang benar. Dia mengatakan bahwa seharusnya memberikan afirmasi kepada Gakin tidak berdasarkan pada jumlahnya, melainkan pada besaran anggaran yang dimiliki pemerintah untuk Gakin.

“Kalau hanya sekadar batasan jumlah, apalagi jumlah minimal, tentu akan banyak yang dirugikan,” katanya.

Disebutkan, sistem kuota Gakin ini sebenarnya sudah diterapkan juga di perguruan tinggi, yakni dengan Bidik Misi. Namun perbedaannya adalah Bidik Misi mengharuskan pesertanya lolos secara akademis, baru kemudian dilakukan afirmasi terhadap ketidakmampuan bayar.

“Sekali lagi, bahwa masalah Gakin ini bukan masalah jumlah (siswa yang diterima) melainkan jumlah anggaran (yang disediakan pemerintah) untuk Gakin agar bisa sekolah. Kalau begitu bisa lebih jelas berapa yang diterima sekolah,” katanya.

Seperti diberitakan, banyaknya siswa berprestasi yang terpental dari sekolah favorit lantaran kuota Gakin minimal 20 persen membuat banyak orang tua siswa yang merasa kecewa. Melalui Forum Orangtua Siswa (FORSA) beberapa orang tua menggelar aksi dan menuntut pelaksanaan PPDB 2017 diulang.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge