0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Komisi VIII Kritik Kebijakan Lima Hari Sekolah

ilustrasi gedung DPR (merdeka.com)

Timlo.net – Kebijakan sekolah lima hari dalam sepekan yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menuai persoalan. Ada kalangan menilai, hal ini dapat mengganggu jam belajar sekolah di pesantren.

“Rencana Mendikbud memberlakukan sekolah 5 hari Senin – Kamis, berpotensi mengganggu kelangsungan pendidikan Madrasah Diniyyah (Madin) di pondok-pondok pesantren,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Malik Haramain di Jakarta, Senin (12/6).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini ingin memastikan bahwa semua anak di Indonesia, sekolah dan fasilitas pendidikan memadai lebih penting daripada mengubah jam belajar siswa. Baik itu mereka anak-anak yang sekolah di umum atau sekolah di pesantren.

Kebutuhan untuk mereformasi dunia pendidikan dengan mengubah jam belajar siswa dianggap bukanlah hal yang tepat. Lebih-lebih bagi pendidikan yang berlangsung di pesantren-pesantren.

“Kebijakan itu otomatis menambah jam sekolah sampai sore. Yang berakibat berkurangnya atau hilangnya jam sekolah Madin Oleh karena itu, Mendikbud harus meninjau ulang rencana itu dan mengkaji efek negatif dari penerapan kebijakan tersebut,” jelasnya.

Untuk diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy sedang menggodok Permendikbud sebagai dasar kebijakan sekolah lima hari dalam sepekan. Sebagai konsekuensi kebijakan tersebut, maka akan ada pengeprasan jumlah hari dan lama tinggal di sekolah lebih panjang. Sekolah yang rata-rata pulang jam 14.00 WIB, bisa menjadi pukul 16.00 WIB.

[msh]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge