0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

IRI Usulkan Indonesia Dibagi Tiga Poros Ekonomi

IRI gelar Focus Group Discussion di LPPM UNS (dok.timlo.net/tyo eka)

Solo — Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa) AM Putut Prabantoro mengemukakan, Indonesia Raya Incorporated (IRI) mengusulkan Indonesia dibagi dalam tiga poros wilayah ekonomi yang disebut Poros Ekonomi Indonesia (PEI), untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan ekonomi Indonesia.

Kriteria untuk menentukan poros ekonomi tersebut itu adalah kekuatan ekonomi di suatu wilayah ekonomi, sumberdaya (alam, penduduk, finansial, posisi geografis), infrastruktur, jalur telekomunikasi dan political will.

“Ketiga poros ekonomi usulan IRI  itu adalah Poros Ekonomi Indonesia Barat (PEIB) yakni Kepri – Sumatera – Jawa bagian Barat, Poros Ekonomi Indonesia Tengah (PEIT) yakni Kalimantan – Jateng – sampai dengan NTT, dan Poros Ekonomi Indonesia Timur yakni Sulawesi – Maluku sampai dengan Papua,” jelas Putut yang juga penggagas sistem ekonomi baru Indonesia Raya Incorporated (IRI).

Pernyataan tersebut muncul dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Poros Ekonomi Indonesia Tengah (PEIT) Untuk Kemakmuran Seluruh Rakyat Indonesia, di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Senin (29/5) petang. Hadir juga pembicara lainnya Prof Dr Ir Darsono MSi (UNS) dan Dr Y Sri Susilo MSi (Universitas Atma Jaya Yogyakarta) –keduanya tim ahli ekonomi IRI yang berasal dari 14 perguruan tinggi.

Putut Prabantoro mengatakan, dengan pembagian tiga poros wilayah ekonomi diharapkan ada skala prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan ekonomi di masing-masing wilayah. “Dengan demikian tidak ada daerah yang akan tertinggal dalam pembangunan tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut Putut mengatakan, prioritas dan fokus pembangunan PEIB pada multi bisnis dan niaga serta multi industri pembuatan barang jadi (assembly factory), PEIT pada multi energi primer, kawasan industri pembuatan dan pengolahan barang setengah jadi multi komoditas, multi moda untuk interkonektivitas (darat, laut, udara dan sungai) dan PEIR pada pembangunan infrastruktur interkonektivitas (laut, udara dan darat) serta infrastruktur pengeloahan kekuatan lokal (sumber energi lokal, sumber daya alam lokal).

Sementara itu, Sri Susilo mengatakan, agar tujuan Pasal 33 UUD 1945 tercapai, pembangunan dan pengembangan wilayah ini harus berdasar pada konsep IRI. Konsep ekonomi IRI berintikan perkawinan BUMN (Pemerintah Pusat) dan BUMD (Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten di mana sumber ekonomi berada) dengan melibatkan penyertaan modal dan sumber daya dari BUMD seluruh Indonesia. Jika perkawinan ini sudah terbentuk, rakyat Indonesia dapat ikut menikmati kemakmuran dengan membeli saham di Pasar Saham IRI.

“Sebagai hasilnya, seluruh daerah dan rakyat Indonesia dapat menikmati kemakmuran setinggi-tingginya dari hasil usaha bersama yang berazaskan kekeluargaan dan yang sumber ekonominya dikuasai negara (Pusat dan Daerah) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Prof Darsono penegaskan, Indonesia tidak lagi membiarkan dirinya menjadi objek ekonomi karena pengelolaan yang tidak berdasar pada Pasal 33 UUD 1945. Kekayaan sumber ekonomi yang dimiliki Indonesia sudah harus ditujukan untuk pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan sebesar-besarnya rakyat.

Kondisi politik dan keamanan Indonesia saat ini menuntut ekonomi sistem IRI segera diimplementasikan. Pemerintah Indonesia tidak dapat membiarkan sumber-sumber dan potensi kekayaan ekonomi dikuasai sekelompok golongan, negara asing dan bahkan kejahatan transnasional.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge