0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pemkab Bantah Merekomendasi Kerjasama Penerbit Tertentu

Inilah rak kayu tempat buku senilai Rp 2 juta per unit hasil pengadaan perpustakaan desa (timlo.net/raymond)

Karanganyar — Dugaan monopoli pengadaan perpustakaan desa oleh rekanan tertentu dibantah Pemkab Karanganyar. Dalam penggunaan Dana Desa, pemerintah desa bebas menggunakan rekanan dengan alokasi anggaran sesuai kemampuan masing-masing. Pemkab juga membantah oknum pejabat terlibat dalam praktik curang itu.

“Menindaklanjuti program Kemendes dan pemrov untuk pemberdayaan masyarkat. Salah satunya agar gemar membaca. Tidak ada keharusan desa harus menganggarkan duit sekian untuk pengadaan perpustakaan. Kembali lagi ke Pemdes yang memiliki kewenangan menggunakan Dana Desa. Bebas memilih penerbit. Bahkan mengalokasikan besarannya. Apakah itu Rp 5 Juta, Rp 10 Juta atau tidak sama sekali juga boleh bila sudah memiliki perpustakaan,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Utomo Sidi Hidayat kepada wartawan, Selasa (16/5).

Pihaknya juga tidak merekomendasi penggunaan jasa penyedia buku dan perabot perpustakaan dari perusahaan tertentu kepada pemdes. Secara tegas ia menyanggah adanya oknum pejabat terlibat hal itu. Meski demikian, Utomo mengatakan sejumlah oknum LSM maupun manajemen perusahaan percetakan tertentu pernah meminta dirinya memberi rekomendasi agar produknya menjadi satu-satunya sumber penyedia barang pengadaan perpustakaan desa.

“Silakan kalau mau menawarkan langsung ke desa. Namun kami tidak ikut campur apalagi mengintervensi,” katanya.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge