0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

KPK Minta Napi Korupsi Tidak Diberi Remisi

(merdeka.com)

Timlo.net – Kementerian hukum dan HAM diminta konsisten terhadap peraturan pemerintah nomor 99 tentang tata cara pemberian remisi. Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan harus menunjukkan sikap tegas terhadap terpidana kasus korupsi.

“Bahwa ada sikap yang khusus dari negara terhadap perbedaan kasus korupsi narkotika terorisme dan sebagai sebuah kejahatan yang dipandang sangat serius,” kata Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, Selasa (16/5).

Mantan aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) itu menuturkan, perlu ada sikap bersama para penegak hukum termasuk hakim pengadilan tindak pidana korupsi untuk menghukum berat para terdakwa kasus korupsi. Salah satu yang diusulkan adalah hakim memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak dari narapidana salah satunya adalah pencabutan hak remisi atau pencabutan hak lain melalui putusan pengadilan.

“Sehingga wibawa dari putusan pengadilan yang sudah dijatuhkan hukuman maksimal tersebut memang benar benar bisa dilaksanakan tanpa adanya diskresi, tanpa adanya proses implementasi yang menimbulkan perdebatan dalam dari waktu ke waktu,” ucapnya.

Sebelumnya, Febri juga mengatakan bebasnya Urip Tri Gunawan dari Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, sama saja melukai masyarakat Indonesia khususnya dalam penanganan pemberantasan korupsi. Pasalnya, dari 20 tahun vonis yang dijatuhkan sejak tahun 2008, Urip belum menyelesaikan masa hukuman dari 2/3 masa tahanan.

“Kami dengar info itu meskipun persoalan kewenangan eksekusi ada pada Kementerian Hukum dan HAM. Ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya lembaga tersebut dan sepatutnya dilaksanakan sesuai undang-undang. Kalau ada seorang terpidana dihukum cukup berat oleh pengadilan belum jalankan setengah saja, tapi bisa hirup udara bebas saya kira itu bisa melukai keadilan publik,” kata Febri.

Dia berujar seharusnya kementerian lembaga terkait bisa lebih teliti dalam pemberian remisi, terlebih lagi dia menilai peraturan pemerintah mengenai remisi sudah cukup tegas. Ada batasan batasan pemberian remisi, pembebasan bersyarat dan hak hak lain. Menurutnya, ke depan persoalan ini perlu ditinjau ulang.

[noe]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge