0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Beberapa Organisasi Internasional Kritik Vonis Ahok

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) (dok.merdeka.com)

Timlo.net—Sejumlah organisasi internasional mengungkapkan kekuatiran mereka tentang kondisi hak asasi manusia di Indonesia setelah vonis bersalah dan hukuman penjara dua tahun diterima oleh Basuki Tjahaja Purnama untuk penistaan agama, Selasa (9/5).

The European Union Delegation to Indonesia and Brunei Darussalam misalnya, merilis sebuah pernyataan. Pernyataan itu berisi seruan terhadap pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk melanjutkan tradisi toleransi dan pluralisme yang sudah lama ada di negara itu.

“Indonesia dan the EU setuju untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak [..] seperti kebebasan berpikir, hati nurani dan agama dan kebebasan berekspresi. EU secara konsisten menyatakan jika hukum yang menghukum penistaaan saat diterapkan dengan cara yang diskriminatif bisa memiliki efek menghambat yang serius terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama atau berkepercayaan,” tulis organisasi itu.

Kekuatiran yang sama juga diungkapkan oleh the ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR). Mereka beranggapan vonis itu bisa membuat posisi Indonesia sebagai pemimpin wilayah berada dalam bahaya. Hal ini karena adanya keraguan jika Indonesia bisa tetap menjadi masyarakat yang terbuka, toleran dan beragam, kata Charles Santiago, anggota Parlemen Malaysia dan kepala APHR.

APHR berkata jika vonis itu bisa membuat organisasi dan kelompok garis keras semakin berani. Keberanian itu kelak ditunjukkan dengan meminta penegakan yang keras terhadap hukum penistaan.

Amnesty International juga mengungkapkan hal serupa. Menurut organisasi itu, vonis ini merusak reputasi Indonesia sebagai negara yang toleran. “Vonis ini menunjukkan ketidakadilan yang melekat pada Hukum Penistaan di Indonesia, yang seharusnya dicabut segera,” kata Champa Patel, kepala Amnesty International untuk Asia Tenggara dan Pasifik dalam sebuah pernyataan.

“Walaupun protes jika dia tidak bersalah dan bukti jika kata-katanya dimanipulasi untuk tujuan-tujuan politik, dia dihukum dua tahun penjara. Vonis ini akan merusak reputasi Indonesia sebagai bangsa yang toleran,” tambah organisasi itu dilansir dari the Jakarta Post.

Menurut data kelompok itu, Hukum Penistaan yang diresmikan pada tahun 1965 itu digunakan terhadap 10 orang saat era pemerintahan Soeharto. Angka ini meningkat tajam setelah lengsernya Soeharto. Pada 2005 hingga 2014 ada sekitar 106 orang yang divonis di bawah hukum ini. Kelompok ini meminta Indonesia untuk membatalkan hukum itu.

Editor : Ranu Ario

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge