0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Saksi Kasus BLBI, Dorojatun Kuntjoro Jakti Diperiksa KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (dok.merdeka.com)

Timlo.net – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan menteri era Megawati, Dorojatun Kuntjoro Jakti, Kamis (4/5). Dorojatun diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dari kebijakan Surat Keterangan Lunas bagi penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL-BLBI).

“Hari ini penyidik memeriksa saksi kasus BLBI, Dorojatun, pemeriksaannya tersebut terkait tersangka Syafruddin Tumenggung (SAT),” ujar Humas KPK Febri Diansyah.

Setelah menunggu di lobi gedung KPK, Komisaris Utama Bank BTPN itu terlihat naik ke lantai dua untuk melakukan pemeriksaan pada pukul 10.30 WIB. KPK akan mendalami informasi soal pengambilan kebijakan dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi pemberian surat keterangan lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim senilai Rp 4,8 triliun sehingga merugikan negara Rp 3,7 triliun dengan tersangka Syafruddin Arsyad Tumenggung.

Syafruddin Arsyad Tumenggung, mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) diduga menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan perekonomian negara dalam penerbitan SKL kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) pada tahun 2004.

Atas penerbitan SKL itu diduga kerugian negara sekurang-kurangnya Rp3,7 triliun. Terhadap SAT disangkakan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

[noe]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge