0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pengawasan Dinas Tenaga Kerja terhadap Perusahaan di Solo Belum Mendalam

Ilustrasi BPJS (merdeka.com)

Solo — Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerperin) Solo, mengklaim 95 persen dari 980 perusahaan formal di Kota Bengawan telah mengikutsertakan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Meski demikian, pihak dinas belum dapat mengawasi ratusan perusahaan tersebut lebih mendalam.

“Kedalaman belum bisa kita lihat, kita harus turun ke lapangan. Mulai pekan depan kita terjun ke perusahaan secara acak, kita lihat apakah semua pegawai sudah diikutkan sesuai jumlahnya,” beber Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerperin) Solo, Agus Sutrisno saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (2/5).

Dikatakan Agus, 989 perusahaan tersebut menyangkut industri, jasa, termasuk media massa. Sementara sektor terbesar dipegang perhotelan dan kuliner.

“Total UKM di Solo ada sekitar 3.000an pengusaha, tapi yang berijin atau formal hanya 980 pengusaha. Kita fokus ke yang formal,” tuturnya.

Sementara itu, saat disinggung terkait adanya temuan perusahaan yang menggaji pekerjanya di bawah upah minimum. Pihaknya memastikan seluruh perusahaan formal di Kota Solo telah memberikan upah sesuai minimum regional.

“Kalau soal UMK, perusahaan formal relatif sudah mengikuti aturan. Untuk pekerja informal susah kalau harus ikut UMK karena omset belum tentu dapat melampaui target. Biasanya pengusaha informal dan pekerjanya punya kesepakatan sendiri,” jelas Agus.

Pihaknya akan melakukan pengawasan mendalam, bila ditemukan pelanggaran akan dilaporkan ke tingkat provinsi. Jika pelanggaran dinilai keterlaluan, akan ada penegakan Perda dengan PPNS.

“Penegakan Perda¬† belum pernah kita lakukan karena kita pakai langkah edukasi. Penegakkan lebih banyak dihindari karena ada efek yg memberatkan pengusaha yang merugi, imbasnya ke pekerja juga. Langkah ini juga sebagai sosialisasi bahwa 23 Oktober 2017 nanti, seluruh perusahaan wajib menerapkan skala upah menurut struktur. Seperti yang diatur Permenaker No. 1 tahun 2017,” tandasnya.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge