0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Aturan Ganda, Pengembang Kesulitan Urus BPHTB

Ketua REI Soloraya Anthony Abadi Hendro P (timlo.net/setyo pujis)

Solo – Asosiasi pengembang perumahan, Real Estate Indonesia (REI) Soloraya sesalkan adanya perbedaan persepsi soal acuan penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Karanganyar. Pasalnya, atas kejadian tersebut banyak para pengembang yang kesulitan saat melakukan transaksi.

“Kita itu bingung, sebenarnya yang dijadikan dasar hukum mereka itu yang mana? Karena saat kita mintai klarifikasi, pihak DPPKAD menggunakan acuan PP Nomor 128 Tahun 2015. Sementara dari KPP menggunakan PP Nomor 34 Tahun 2016,” ujar Ketua REI Soloraya, Anthoni Abadi Hendro P kepada wartawan, Rabu (19/10).

Karena adanya perbedaan acuan tersebut, ia mengaku banyak para pengembang yang merasa kesulitan saat akan mengurus BPHTB. Dicontohkannya, ada salah satu kasus dimana dari validasi DPPKAD besaran harga BPHTB Rp 1,3 Miliar, namun saat diajukan ke KPP justru ditolak karena mereka memiliki dasar acuan sendiri yakni Rp 2,3 Miliar.

Kejadian seperti itu menurutnya sudah berlangsung sejak tiga bulan terakhir. Sehingga wajar jika  pengembang dan masyarakat merasa resah dan minta ada kepastian agar persolan serupa tidak berlarut-larut.

“Karena jika ini dibiarkan, yang paling dirugikan adalah pengembang dan juga masyarakat secara luas,” tandasnya.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge