0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Komnas HAM Minta Indonesia Hapus Hukuman Mati

merdeka.com
ilustrasi (merdeka.com)

Timlo.net – Komnas HAM merekomendasikan agar pemerintah Indonesia segara menghapuskan hukuman mati. Tak hanya itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah melakukan eksaminasi terhadap seluruh putusan pidana mati di Mahkamah Agung (MA).

Rekomendasi penghapusan pidana mati bukanlah barang baru yang diajukan Komnas HAM ke Dewan PBB. Sebab pada periode sebelumnya yakni tahun 2012, penghapusan hukuman pidana mati pun telah menjadi catatan Komnas HAM.

“Sebenarnya di rekomendasi tahun 2012 pemerintah tidak menyetujui adanya penghapusan hukuman pidana mati, tetapi ada yang menyetujui rekomendasi itu,” kata Penanggungjawab Penyusunan Laporan UPR Komnas HAM, Sandra Yati Moniaga, Jumat (14/10).

Meski pemerintah menolak rekomendasi tersebut, namun pihaknya tetap tidak menyetujui adanya hukuman mati. Terlepas ada atau tidaknya rekomendasi dari PBB. Sebab, hukuman mati merupakan perampasan hak hidup seseorang yang sudah tentu melanggar HAM.

“UUD kita mengakui adanya hak hidup yang tidak dapat dikurangi kecuali diatur dalam UU. Oleh karena itu kami mengusulkan dalam semua UU yang tengah disusun atau direvisi tidak ada lagi hukuman mati,” ungkap Sandra.

Selanjutnya dia berharap harus ada eksaminasi dari berbagai putusan hukuman mati yang ada di Mahkamah Agung saat ini. Sebab dari berbagai kasus yang menyebabkan hukuman mati ada beberapa yang merupakan peradilan sesat atau akibat eror personal, seperti kasus Mary Jane korban human traficking.

Dalam rekomendasi ini pihaknya mengaku ingin memperjuangkan hak hidup para terpidana mati yang dianggap peradilan sesat. Salah upaya yang dilakukan yakni moratorium eksaminasi terpidana mati.

“Kami sudah sering bersurat kepada Presiden untuk meminta melakukan moratorium pada terpidana mati. Surat itu sudah sering kami sampaikan namun belum ada satu surat pun yang direspon. Terakhir kami bersurat hari Senin kemarin,” tutur Sandra.

Surat-surat tersebut telah dikirim sejak lama. Salah satunya sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga pemerintah Presiden Jokowi. Di masa pemerintahan SBY memang tidak ada moratorium yang berhasil menghentikan eksekusi terpidana mati. Hanya saja pernah sekali moratorium tersebut dikabulkan pada kasus bom Bali.

“SBY moratorium kecuali kasus bom Bali yang dieksekusi,” ujar Sandra.

Pun dengan pemerintah era Presiden Jokowi, saat Presiden menunda 6 terpidana mati dari 10 yang diajukan menjalani hukuman mati beberapa waktu lalu. Meski demikian, Komnas HAM akan tetap terus berjuang untuk meminta pemerintah menghapus hukuman mati dalam kasus apapun.

[rhm]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge