0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Ingin Tarik Pajak dari Google, Pemerintah Bisa Meniru Inggris

ilustrasi (merdeka.com)

Timlo.net – Ada sejumlah cara alternatif yang dinilai efektif menarik pajak perusahaan teknologi informasi seperti Google dan kawan-kawannya. Seperti yang dilakukan Inggris dengan aturan Diverted Profit Tax-nya.

Pengamat Pajak, Danny Darussalam mengungkapkan, pemerintah dan DPR perlu membuat suatu aturan baru di luar ketentuan pajak penghasilan (PPh). Aturan baru ini harus memuat sanksi pajak dengan besaran yang jauh lebih tinggi dari angka PPh.

“Aturan baru ini akan membuat Google berpikir untuk membuat BUT (Bentuk Usaha Tetap) dengan manajemen operasi di Indonesia,” ujarnya saat ditemui di Malang, Jumat (14/10).

Sanksi bisa diberikan dengan ketentuan jika suatu perusahaan teknologi informasi mengirim dana penghasilan ke negara lain yang memiliki besaran PPh lebih rendah dari Indonesia.

“Kalau di Inggris mereka menetapkan margin 80 persen untuk suatu perusahaan bisa kena denda,” tuturnya.

Praktik operasi Google di Indonesia, lanjutnya, merupakan suatu ketidakadilan. Di mana, pengusaha lokal harus membayar pajak penghasilan lebih tinggi padahal mereka meraup untung dari pasar yang sama.

“Jadi intinya agresif harus dilawan dengan aturan yang agresif pula,” ucapnya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, menanggapi bahwa masukan ini akan menjadi bahan kajian bagi pihaknya dan DPR untuk membuat aturan.

“Pada prinsipnya pemerintah mengharap bisnis yang adil. Mudah-mudahan ini bisa mengedepankan etika dan moral dalam berbisnis,” jelasnya.

[idr]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge