0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Antisipasi Pungli, Kepala SKPD Diminta Awasi Bawahannya

Sekda Solo Budi Yulistianto (dok.timlo.net/red)

Solo – Maraknya pemberitaan mengenai pungutan liar di jajaran pemerintahan mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Solo. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Solo diminta mengawasi jajaran pegawai di bawah mereka dengan cermat. Hal itu ditujukan untuk memastikan Pemerintah Kota Solo bersih dari pungli.

“Pengawasan pungli menjadi tanggung jawab Kepala SKPD. Bagaimana kepala-kepala ini mengawasi anak buah yang ada di bawahnya,” kata Sekretaris Daerah Kota Solo, Budi Yulistianto, Rabu (12/10).

Sekda yang belum lama dilantik itu memastikan tidak ada pungutan liar di bidang pelayanan masyarakat di Solo. Alasannya, Pemkot telah menyederhanakan proses perijinan sehingga titik-titik rawan pungli bisa diminimalisir.

“Sekarang kan semua perijinan sudah langsung. Ijin-ijin semua sudh ada SOP (Standard Operational Procedure),” kata dia.

Lebih lanjut ia menerangkan dari sisi regulasi Pemkot Solo telah berupaya menutup celah-celah potensi pungli. Proses pengajuan perijinan dan permohonan layanan juga dipangkas agar semaksmial mungkin. Selain mempercepat pelayanan, minimnya pos-pos perijinan yang harus dilalui juga diharapkan dapat menekan pungli di Pemkot.

“Kita membatasi interaksi pemohon layanan dengan petugas. Semua perijinan langsung bisa ke loket yang di BPMPT (Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu). Kalau layanan kependudukan bisa langsung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,” kata dia.

Budi juga mengklaim selama ini pihaknya tak pernah mendapat laporan dari warga tentang adanya pungli di lingkungan Pemkot Solo. Keluhan-keluhan yang disampaikan umumnya terkait masalah kecepatan pelayanan.

Kendati demikian, ia mengakui di Pemkot Solo masih banyak terjadi praktek-praktek percaloan. Masyarakat seringkali menganggap praktek percaloan sebagai pungli. Pemkot sendiri kesulitan menghapus adanya calo di lingkungan Pemkot.

“Paling kita hanya bisa menghimbau agar masyarakat mengurus secara langsung,” kata dia.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge