0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

BPMKS Bukan Hanya Kalangan Kurang Mampu

timlo.net/achmad khalik
Komisi I DPRD Kota Solo melakukan sidak di Kelurahan Mojosongo (timlo.net/achmad khalik)

Solo – Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di sejumlah kelurahan melonjak tinggi. Ini dipicu, lantaran salah persepsi terkait persyaratan program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS). Padahal, untuk mendapatkan BPMKS warga tidak perlu untuk melakukan pengajuan surat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ke Kelurahan.

“Dasar penerima BPMKS ini kan sudah diatur melalui SK (Surat Keputusan-red) Walikota. Tapi, pihak sekolah justru meminta seluruh siswa untuk melampirkan SKTM. Sehingga, masyarakat berbondong-bondong membuat SKTM di Kelurahan termpat mereka tinggal,” terang Anggota Komisi I DPRD Kota Solo, Ekya Sih Hananto, di sela inspeksi mendadak (sidak) pelayanan kelurahan, di kantor Kelurahan Mojosongo, Kamis (6/10).

Menurut Ekya, pemberian BPKMS tak hanya ditujukan bagi siswa tidak mampu semata, tapi juga bagi siswa dari kalangan mampu. Sehingga sangat tidak masuk akal, jika ada siswa dari keluarga mampu yang mengurus SKTM di kelurahan.

“BPMKS ini untuk seluruh siswa, baik mampu maupun tidak mampu. Gak ada kecualinya. Kalau pihak sekolah menyuruh siswa melampirkan SKTM, berarti siswa yang dari golongan mampu wajib melampirkan. Kan ini jadi rancu,” terangnya.

Terkait masalah tersebut, pihaknya menilai, kurang adanya koordinasi yang baik antar dinas terkait mengenai informasi persyaratan pengajuan. Padahal, masing-masing jenis BPMKS tersebut memiliki kriteria yang berbeda.

Senada, anggota Komisi I DPRD Kota Solo, Wawanto mengaku tak memahami alasan apa yang mewajibkan seluruh siswa untuk melampirkan SKTM.

“Warga yang ngurus SKTM juga bingung, kok suruh melampirkan surat tersebut. Padahal, sebelumnya juga tidak melampirkan SKTM untuk mendapatkan BPMKS. Disisi lain, petugas kelurahan yang memberikan surat tersebut hanya sekedar formalitas tanpa adanya survei yang jelas,” tandasnya.

Sementara itu, Lurah Mojosongo, Agus Triyono mengungkapkan, dalam sepekan terakhir jumlah pengajuan SKTM per hari rata-rata mencapai 200-an orang. Pihaknya pun kebingungan lantaran tak ada pemberitahuan dari dinas terkait regulasi yang mewajibkan pengajuan tersebut.

“Setahu kami, yang membuat SKTM kan yang masuk dalam Surat Keputusan Warga Miskin (SK Gakin). Tidak tahu mengapa syaratnya seperti itu. Tapi kami harus melayani masyarakat yang berbondong-bondong meminta surat tersebut,” ungkap Agus.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge