0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Negara Berperan Penting dalam Menjaga Keseimbangan Media

dok.timlo.net/tyo eka
Prof Dr Widodo Muktiyo (tengah) dikukuhkan sebagai Guru Besar UNS (dok.timlo.net/tyo eka)

Solo — Pakar Komunikasi Universitas Sebelas Maret (UNS), Prof Dr Widodo Muktiyo menyatakan, arus demokratisasi informasi yang didukung adanya teknologi komunikasi dan informasi semestinya tidak dibiarkan berjalan apa adanya. Regulasi yang dibuat untuk merespon perubahan terkadang kalah cepat dengan perubahan teknologi informasi yang ada.

“Oleh karena itu pengelolaan komunikasi publik, baik secara off line (face to face) maupun on line menjadi garapan baru yang sangat kritikal agar proses pendewasaan masyarakat berjalan secara seiring,” ungkap Widodo Muktiyo saat penyampaikan pidato pengukuhan sebagai Guru Besar bidang Ilmu Komunikasi UNS, di Auditorium UNS, Solo, Kamis (6/10).

Widodo Muktiyo yang juga Wakil Rektor IV UNS mengatakan, membangun kesadaran publik akan pentingnya literasi media yang etis dan sehat menjadi pekerjaan rumah yang tidak  bisa diremehkan.

Era konglomerasi dan konvergensi media, menurut Widodo, menjadikan semua isi media sarat dengan kepentingan yang bercorak ekonomi politik. Di sinilah kehadiran negara yang diwakili pemerintah menjadi patut ditinjau kembali.

“Sebagai contoh media RRI maupun TVRI yang saat ini menjadi media publik dapat diorientasikan dalam mengkonstruksi informasi-informasi baru yang segar, menyehatkan dan berpihak kepada kepentingan publik,” jelasnya.

Menurutnya, dukungan tenaga dan pengelolaan yang profesional semestinya menjadi tanggung jawab penuh pemerintah. Artinya, upaya meperjuangkan kepentingan publik mesti diperkuat dengan berbagai regulasinya yang menguatkan dan bukan sebaliknya, dibiarkan mengalami stagnasi atau ketidakberdayaan.

Selama ini, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan bahkan juga Dewan Pers, menurut Widodo, banyak diharapkan sebagai institusi independen yang mengawal kepentingan publik. Namun demikian, dalam berbagai kasus kekuatan aktor yang ada di dalamnya tidak memungkinkan tujuan ideal tersebut dapat terwujud. Institusi penjaga marwah penyiaran dan pers tersebut, dihadapkan pada hegemoni kekuasaan media yang sangat kuat dan sarat dengan kepentingan ekonomi politik.

“Instrumen yang merupakan bentuk keterwakilan publik kerapkali berada pada posisi serba salah,” ujarnya.

Wakil Rektor IV UNS Widodo Muktiyo dikukuhkan sebagai guru besar ke 179 UNS. Pengukuhan berdasarkan SK Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49510/A2.3/KP/2016.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge