0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Wakil Rektor UNS Ini akan Dikukuhkan sebagai Guru Besar

dok.timlo.net/tyo eka
Wakil Rektor IV UNS Widodo Muktiyo (dok.timlo.net/tyo eka)

Solo —¬†Wakil Rektor IV Universitas Sebelas Maret (UNS) Widodo Muktiyo akan dikukuhkan sebagai guru besar ke 179 UNS. Pengukuhan berdasarkan SK Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49510/A2.3/KP/2016.

“Acara pengukuhan akan dilaksanakan pada hari Kamis (6/10) di Auditorium UNS Solo,” ungkap Kepala Humas UNS, Andre Rahmanto didampingi Widodo Muktiyo dalam keterangan pers di Solo, Senin (3/10).

Menurut Widodo, dirinya akan menyampaikan pidato pengukuhan berjudul “Pentingnya Peran Negara Menjaga Keseimbangan Media Dalam Tarikan Kepentingan Kapitalis dengan Publik”.

Di depan wartawan, Widodo mencuplik singkat pidatonya, dengan mengemukakan, media memiliki kegunaan dan fungsi strategis dalam masyarakat, sebagai sarana memberikan informasi, mendidik, melakukan kontrol dan pengawasan, menyajikan hiburan dan sekaligus mengandung potensi yang berimplikasi pada nilai ekonomi dan bisnis.

Menurutnya, media tidak lepas dari sistem politik dalam berbangsa dan bernegara, ada pasang surut, harapan dan juga kecemasan ketika media didayagunakan. Media dapat digunakan untuk kemaslahatan sosial, tetapi dapat juga untuk kepentingan sempit, partisan dan kelompok.

“Pendulum kepentingan media berubah-ubah dari tarikan kepentingan publik bergeser ke arah pasar kapitalis (swasta),” ujarnya.

Perkembangan Information Communications Technology (ICT), menurut Widodo, juga telah mengubah cara masyarakat dalam berkomunikasi. Dari searah satu komunikator ke banyak khalayak menjadi banyak orang ke banyak orang dan bahkan dari banyak ke satu orang. “Pendek kata media mampu membangun kesadaran palsu bagi masyarakat,” ujarnya.

Saat ini kepemilikan media menjadi monopoli para konglomerat tanpa bisa ditarik pada kepentingan publik. Pesan yang diulang-ulang akan semakin membentuk konstruksi yang diinginkan, di tengah masyarakat yang literasi media belum baik. “Oleh karena itu perlu mengembalikan orientasi praktek bermedia kepada kepentingan publik, apabila tidak berhasil dapat disebut sebagai negara gagal,” tandas Widodo.

Menurut Widodo, negara harus memberikan mekanisme kontrol yang baik dan memberikan aturan main yang jelas, sehingga media mampu menciptakan ruang publik di tengah masyarakat.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge