0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Polemik Terminal Tirtonadi, DPRD : Status Dulu, Baru Angka

dok.timlo.net/red
Terminal Tirtonadi Solo (dok.timlo.net/red)

Solo – Kalangan legislatif mempertanyakan status hukum Terminal Tirtonadi menyusul keinginan Pemkot mengajukan anggaran Rp 8 Miliar di APBD 2017. Sedianya, anggaran yang diajukan tersebut akan digunakan sebagai biaya operasional termasuk untuk gaji para pegawai terminal tipe A tersebut.

“Harus jelas dulu secara yuridis. Kalau memang benar dikelola oleh Pemkot, dikelolanya yang apa dan bagaimana? Kalau itu sudah jelas, baru bahas angka,” terang Ketua Komisi III DPRD Kota Solo, Honda Hendarto, baru-baru ini.

Bukan tanpa alasan Dewan bersikap seperti itu, pasalnya mereka tak ingin jika Pemkot hanya terjebak pada wacana pengalihan terminal tersebut. Jika itu terjadi, fokus kerja pemkot tidak dapat maksimal di sektor lain yang sudah jelas statusnya.

“Semisal, status jalur lambat sebagai aset pemerintah pusat yang kondisinya saat ini rusak dan tidak layak. Itu saja belum ditangani maksimal. Bagaimana dengan lainnya, masih banyak padahal,” terangnya.

Meski begitu, lanjut Politisi PDI Perjuangan ini, jika Pemkot tetap memiliki keinginan untuk mengajukan penganggaran maka status hukum Terminal Tirtonadi harus segera didapatkan akhir bulan ini. Pasalnya pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2017 akan dibahas pada medio tersebut. Dewan pun tidak mau ikut berpolemik di awal terkait rencana pengajuan anggaran oleh pemkot untuk operasional Terminal Tirtonadi.

“Sekali lagi saya tidak akan berbicara masalah nominal. Kita kan tidak bisa bicara berdasarkan wacana, apalagi ini menyangkut keuangan. Kalau landasan hukumnya tidak jelas, jadi repot,” imbuhnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi III DPRD Solo, Sugeng Riyanto sepakat bahwa kejelasan status terminal menjadi prioritas utama pemkot sebelum menyusun anggaran. Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu tidak mau berpolemik panjang mengenai hal tersebut, hanya saja ia mengingatkan pihak UPTD Terminal agar dapat menambah potensi pendapatan dari unit yang dikelolanya.

“Sebenarnya potensinya kan tidak hanya Rp 5 miliar per tahun. Makanya perlu digali lagi,” terangnya.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge