0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pendirian Rumah Ibadah Jadi Perhatian Khusus FKUB

Sosialisasi PBM kepada Ormas Keagamaan di Sragen (dok.timlo.net/agung widodo)

Sragen – Salah satu masalah penting dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri adalah mengenai perijinan pendirian rumah ibadah. Ini yang biasanya berpotensi menimbulkan terjadinya konflik antar umat beragama.

Untuk mengantisipasi itu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sragen menggelar sosialisasi PBM Nomer 8 dan 9 Tahun 2006 kepada organisasi keagamaan di Bumi Sukowati.

“Yang paling krusial dari PBM (Peraturan Bersama Menteri) itu adalah perijinan pendiran tempat ibadah, yang biasanya ada keluhan dari pihak-pihak yang jumlahnya lebih kecil atau minoritas,” kata Ketua FKUB Sragen, Moecti’udin, Kamis (29/9).

Kepada Timlo.net, Moecti’udin menyampaikan, PBM No 9 mengatur tigak hal, yakni, soal pedoman kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan beragama, pemberdayaan FKUB dan pendirian rumah ibadah. Dari tiga aturan terebut masalah pendirian rumah ibadah menjadi masalah penting yang harus mendapat perhatian serius.

Di Sragen sendiri belum lama ini juga sempat terjadi gejolak di kalangan masyarakat yang tidak terima adanya kelompok minoritas yang mendirikan rumah ibadah di lingkungannya. Seperti pendirian gereja katolik di Msaran dan rumah ibadah di Kecamatan Sragen.

“Yang di Sragen ini awalnya ijin ke masyarakat hanya membangun gedung pertemuan, tapi lama kelamaan ternyata untuk kebaktian. Tapi sekarang keduanya sudah bisa diselesaikan, sudah tak ada masalah,” jelasnya.

Lebih jauh Moecti’udin mengatakan, untuk mendirikan tempat ibadah bagiminoritas memang cukup sulit. Karena syaratnya harus ada minimal 90 orang yang akan menggunakannya, ditujunjukkan dengan KTP. Selain itu harus mendapat dukungan minimal 60 warga setempat yang disahkan oleh lurah/kepala desa serta mendapat rekomendasi dari Kantor Kemenag dan FKUB setempat.

“FKUB itu akan ikut menangani konflik antar agama, Tapi kalau konfliknya itu sesama agama diserahkan pada lembaga masing-masing. Kalau Islam ya kita serahkan pada MUI,” pungkasnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge