0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Saksi Ahli Permasalahkan SOP Autopsi Mirna

merdeka.com
Jessica Kumala Wongso bersama dengan tim kuasa hukumnya (merdeka.com)

Timlo.net – Sidang kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso kembali digelar, Senin (26/9). Tim penasihat hukum terdakwa Jessica menghadirkan ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Muzakkir.

Dalam kesaksiannya, dia mengatakan, landasan peradilan di Indonesia salah satunya azas siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab. Sehingga suatu tindak pidana tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh orang lain.

Dalam kasus dugaan pembunuhan terhadap Mirna, kata dia, terdapat logika pembuktian dalam konteks hukum. Kalau ada orang keracunan, harus ada racun di tubuhnya. Akibatnya terjadi orang mati, jika tak ada racun, kausualitasnya harus diragukan.

Sebagaimana berdasarkan Peraturan Kapolri, untuk menentukan penyebab kematian orang karena racun harus mengikuti aturan yang ada. Yaitu Perkap Nomor 10 tahun 2009 tentang autopsi.

“Ada 8 item yang harus diperiksa, enam organ tubuh dan 2 cairan, ini yang minimal. Kalau prosesnya tidak standar makanya hasilnya tidak akan standar, begitu juga kalau buktinya tidak original maka pembuktian menjadi tidak pasti,” kata Muzdakkir.

Mudzakkir melanjutkan, sesuai aturan tersebut, barang bukti yang harus diambil yaitu lambung beserta isi, hati, ginjal, jantung, jaringan lemak bawah perut, dan otak. Masing-masing organ diambil sebanyak 100 gram serta 25 ml urine dan 10 ml darah. Tak lupa sisa makanan, minuman, obat dan barang-barang lain yang berkaitan dengan korban.

Pernyataan ahli tersebut mengundang pertanyaan ketua tim penasihat hukum terdakwa Jessica, Otto Hasibuan. Otto menanyakan pendapat ahli bila saat dilakukan autopsi tidak dilakukan sebagaimana standard yang telah ditetapkan.

“Sesuai perspektif hukumnya, aturan hukum itu wajib. Kalau cuma sebagaian maka tidak bisa dibuktikan bahwa meninggal karena racun. Sehingga kalau diperiksa sebagian hasilnya positif maka diragukan,” jawab ahli.

Mudzakkir melanjutkan untuk mengambil organ dan cairan dalam tubuh korban harus dilakukan dengan autopsi secara menyeluruh. Sementara pada kasus ini, Mirna tidak melakukan autopsi secara menyeluruh. Saat itu hanya dilakukan pengambilan sampel cairan pada lambung Mirna.

“Karena ini aturan seluruh aparat penegak hukum juga harus tunduk, karena aturan ini dibuat untuk semua orang, Jadi jika tidak sesuai dapat menyatakan keberatan kepada hakim, karena tidak sesuai prosedure dan ada hak yang dirugikan di sini,” jelas Muzdakkir.

[lia]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge