0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Perlu Dibentuk Komnas Penyandang Disabilitas

Penyuluhan hukum bertema Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dan Petugas (dok.timlo.net/tyo eka)

Solo — Praktisi Hukum Universitas Surakarta (Unsa) Yovita A Mangesti menyatakan, pemerintah perlu melakukan rekonstruksi UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Salah satunya, menambahkan sanksi atau ancaman hukuman bagi instansi maupun pihak lain yang tak melaksanakan ketentuan UU yang merupakan upaya melindungi kalangan berkebutuhan khusus.

“Negara memang telah menjamin perlindungan hukum maupun kesetaraan bagi para difabel, namun dalam implementasinya, masih banyak pelanggaran terhadap UU itu,” ujar Yovita dalam penyuluhan hukum bertema Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dan Petugas di Yayasan Pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus, di YPAC Surakarta, Rabu (21/9).

Penyuluhan ini diikuti siswa berkebutuhan khusus, terapis dan guru pendamping serta petugas yayasan pembinaan ABK.

Menurut Yovita, siswa berkebutuhan khusus memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi sesuai martabat dan hak anak, serta diberi kesempatan yang sama untuk mencapai integrasi sosial dalam pengembangan individu. UU tersebut juga melarang adanya labelisasi serta diskriminasi dalam bidang pendidikan untuk siswa berkebutuhan khusus.

Dijelaskan, para penyandang cacat juga berhak untuk menerima pendidikan ketrampilan, rehabilitasi sosial, pendidikan sesuai dengan standar pelayanan maupun prosedur operasional yang telah diatur serta pelayanan kesehatan yang memadai.

Pada kesempatan itu, Arie Purnomosidi dari Biro Konsultasi dan Mediasi Hukum Universitas Surakarta mengemukakan, saat ini perlu diawasi implementasi UU Penyandang Disabilitas.
Sebab, dalam impelementasinya masih sering dijumpai banyak perlakuan diskriminatif terhadap kaum difabel di hampir semua bidang pelayanan seperti halnya pendidikan, kesehatan,dan kesetaraan hukum.

Karena itu, menurut Arie, perlunya dibentuk Komisi Nasional (Komnas) Penyandang Disabilitas. Komisi tersebut diharap bisa menjembatani berbagai persoalan yang membelit penyandang disabilitas.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge