0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Jumlah Personel Terancam Disunat, Satpol PP Ajukan Banpol

Kepala Satpol PP Solo, Sutardjo (dok.timlo.net)

Solo — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Solo akan mengajukan Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol) kepada Walikota. Rencana tersebut sebagai langkah antisipasi bila personel Satpol PP berkurang setelah penyesuaian Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK) baru di Pemerintah Kota Solo.

“Nanti kita lihat SOTK baru seperti apa. Kalau personel Satpol berkurang karena dimutasi ke dinas lain, kita akan mengajukan Banpol,” kata Kepala Satpol PP Solo, Sutardjo, Rabu (14/9).

Setelah SOTK baru diberlakukan, Solo akan memiliki dinas baru yang tadinya berstatus badan. Dengan perubahan struktur itu, personel Satpol PP berpotensi diperbantukan ke dinas lain yang membutuhkan. Di sisi lain, Satpol PP sendiri masih membutuhkan personel tambahan.

Untuk itu, Sutardjo berencana tahun depan meminta Walikota untuk merekrut Banpol PP. Ia menerangkan Banpol PP nantinya akan memiliki wewenang lebih dibanding Linmas. Hanya saja, Banpol tidak akan memiliki kepangkatan seperti Satpol PP berstatus PNS.

“Seragamnya sama dengan Satpol PP. Mereka nanti bisa membantu di lapangan di bawah koordinasi Satpol PP,” kata dia.

Rencananya, dalam waktu dekat ia akan berkoordinasi dengan Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo dan Sekretaris Daerah Rakhmat Sutomo. Ia akan menyampaikan masalah anggaran pengadaan dan gaji Banpol PP serta mekanisme perekrutannya.

“Sistem perekrutannya tidak akan jauh berbeda dengan Satpol PP. Calon akan diseleksi melalui uji fisik, kesehatan dan kecerdasan,” kata dia.

Saat ini, jumlah personel Satpol PP di Solo masih sangat minim. Jumlah total personel Satpol PP yang berstatus PNS hanya 68 orang. Mayoritas bertugas di bagian administrasi. Sebanyak 17 orang bertugas di sekretariat kantor Satpol PP di Balaikota, 19 petugas piket di Rumah Dinas Walikota Loji Gandrung, Rumdin Wawali, Rumdin Sekda, Pasar Klewer sementara.

“Sisanya dibagi di tiga bidang. Bidang Linmas, Penegakan Perda, dan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,” urainya.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge